INDOPOS.CO.ID – Hari Guru Nasional (HGN) 2023 menjadi momentum bagi tenaga pendidik membangun manusia yang unggul. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam keterangan, Minggu (26/11/2023).
Ia mengatakan, guru memiliki peran vital dalam membangun peradaban bangsa dan negara ke depannya. Terutama IKN (ibu kota negara) yang sudah menjadi mimpi bersama untuk menciptakan sebuah kota yang cerdas, sebagai representatif bangsa.
“IKN sebagai smart city, harus juga ditempati oleh smart peoples. Ini peran guru-guru di Balikpapan dan Kaltim untuk bisa menciptakan generasi muda yang cerdas, yang mampu memiliki daya saing global,” ungkapnya.
Dikatakan dia, para guru dapat memanfaatkan teknologi dalam proses belajar dan mengajar. Sehingga terjadi kolaborasi dan terbangun sinergitas antara siswa dengan guru, dan institusi pendidikan.
“Tujuannya agar literasi digital dapat meningkat dengan pesat demi mencapai visi Indonesia Emas 2045,” ucapnya.
Dia mengakui saat ini masih banyak persoalan terhadap guru-guru di Indonesia. Salah satunya yang paling banyak disuarakan adalah status guru honorer yang jumlahnya saat ini 52,2 persen dari total 3,3 juta guru. Sementara itu, di sisi lain kekurangan tenaga pengajar di Tanah Air pada 2024 diproyeksikan mencapai 1,31 juta guru.
Persoalan ini tentu menjadi perhatian bersama bagi Hetifah, terutama bagi para guru di Kaltim yang telah menjadi garda terdepan dalam pendidikan di Bumi Etam.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mendorong agar distribusi penempatan guru lebih merata di berbagai daerah. Dengan mengimbangi rekrutmen jumlah guru yang akan pensiun setiap tahunnya. Lalu pembukaan unit sekolah baru dan penambahan kelas berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik). Serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Untuk itu kita perlu memenuhi jumlah guru untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Tapi kita juga harus meningkatkan kualitas tenaga pendidik kita,” tegasnya.
Perbaikan kondisi guru di Tanah Air, masih ujar dia, tengah diperjuangkan Komisi X DPR RI dan Kemendikbudristek melalui Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
“Melalui RUU Sisdiknas kita berupaya agar guru yang belum bersertifikasi tetap mendapatkan penghasilan layak tanpa menunggu sertifikasi. Sehingga ada pemisahan pengaturan antara sertifikasi dengan penghasilan guru,” bebernya.
Selain itu, para guru ke depan diharapkan adalah lulusan dari pendidikan profesi guru (PPG). Lalu diharapkan adanya kesetaraan dalam tenaga pendidikan informal seperti pesantren yang juga masuk dalam kategori guru.
“Lalu para guru juga diharapkan menjunjung tinggi kode etik yang sedang disusun oleh organisasi profesi guru di bawah koordinasi kementerian,” ujarnya. (nas)