INDOPOS.CO.ID – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) mengatakan keluarga adalah pintu utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat masuk fase Bonus Demografi.
Hal itu disampaikan Hasto dalam sambutan pada Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis (30/11/2023).
“Kenapa kualitas SDM harus diperbaiki? Karena sebentar lagi kita akan memasuki Bonus Demografi. Bonus demografi hanya bisa dirasakan manfaatnya jika kualitas SDM baik. Oleh sebab itu, jika angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat tidak segera diturunkan, maka dikhawatirkan tidak bisa melewati bonus demografi dengan baik. Inilah yang menjadi alasan kenapa Sulbar harus segera menurunkan angka stunting,” kata dr. Hasto.
Karena itu dr. Hasto menegaskan keluarga harus menjadi perhatian utama. Pembangunan keluarga adalah pondasi utama tercapainya kemajuan bangsa, kata dr. Hasto.
Dalam Rakor Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulbar itu dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Resky Murwanto, anggota Forkopimda Provinsi, TPPS Provinsi dan Kabupaten, Instansi vertikal, Mitra kerja terkait,seperti IDI, IBI, TP PKK, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Pemerintah, Organisasi Keagamaan, dan media massa.
Hasto menambahkan, tahun 2025-2035 merupakan fase puncak periode bonus demografi yang harus terus dikapitalisasi. Keluarga sehat, produktif dan berkualitas adalah tujuan program Bangga Kencana menuju Indonesia Emas 2045 atau 100 tahun Indonesia merdeka.
“Sulbar spesialis case Provinsi yang spesial karena peluang demografi akan menutup lebih cepat sedikit dibandingkan rata-rata yang lain, bisa 2035 sampai 2039 tetapi Sulbar secara teori 2034 padahal IPM-nya kan masih rendah salah satu sebabnya karena di sini akan memang kedatangan tenaga-tenaga yang sudah cukup dewasa usianya sehingga memacu Sulbar bonus demografinya bisa lebih cepat,” ujar dr. Hasto.
Oleh karena itu, Sulbar dengan bonus demografinya yang dimiliki bisa lebih cepat dan menguntungkan, namun jika stuntingnya tidak lebih cepat turun maka itulah yang dinilai akan merugikan.
“Maka, harapan saya pemerintah pusat maupun daerah harus sama-sama semaksimal mungkin untuk menangani stunting di Sulbar,” ucap dr. Hasto.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Sulbar merupakan tertinggi kedua di Indonesia dengan angka 35,0 persen.
Sementara itu Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP mengatakan, arah kebijakan penurunan stunting di Sulbar tahun 2023-2026 ada 8 poin, yaitu, 1) peningkatan kualitas dan akses pemerataan layanan kesehatan; 2.) Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan yang promotif dan prefentif; 3.) Peningkatan kapasitas SDM kesehatan; 4.) Pemenuhan kebutuhan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.
Selanjutnya, 5) peningkatan akses Dan kualitas kesehatan lingkungan; 6) pendewasaan usia perkawinan; 7) peningkatan peran kelembagaan posyandu; serta 8) percepatan fungsi kelembagaan dan koordinasi percepatan penurunan stunting.
“Target kita di tahun 2026 bisa mencapai angka prevalensi stunting hingga 20 persen agak sulit kita capai kalau kita tidak disiplin pada governance,” harapnya.
” Saya selalu mengumpamakan, ini tidak lebih dari manajemen proyek, dimana manajemen proyek itu betul-betul harus selesai di awal dari aspek perencanaan. Sampai memastikan yang kita rencakan itu terukur sampai akhir tahun. Jadi agak mustahil untuk mencapai target jika tata kelola manajemen penanganan stunting tidak dibenahi. Oleh sebab itu, kita harus konsisten menjalankan delapan kebijakan besar ini,” ujarnya mengakhiri percapakan. (ney)
