INDOPOS.CO.ID – Ketua Umum NETFID Indonesia Muhammad Afit Khomsani mengatakan, debat Capres perdana dengan agenda hukum dan HAM, Selasa (12/12/2023) malam tidak dan jauh dari kata komprehensif. Para pasangan calon (paslon) tidak mengungkapkan praktik-praktik pelanggaran Hukum dan HAM yang sudah banyak terjadi.
“Bahasan pada debat kemarin sangat jauh dari kata cukup, mereka tidak menyampaikan suatu masalah secara komprehensif, akar dari masalah penegakan hukum dan HAM seperti apa, fakta fakta pelanggaran hukum seperti apa dan langkah ke depan seperti apa,“ kata Afit kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).
Kemudian, lanjut dia, bahasan tentang visi dan misi juga kurang mendalam. Apalagi rencana program, menurutnya, masih jauh dari tataran implementatif.
“Semua paslon tidak berfokus pada visi misi yang sudah disetorkan ketika pendaftaran kepada KPU,” katanya.
“Mereka cenderung menyampaikan tendensi pribadi atau kelompok atau tim mereka untuk saling menjatuhkan,“ imbuh Afit.
Karena sibuk saling menjatuhkan, lanjut dia, mereka jadi melupakan fokus dari debat yaitu adu gagasan. “Kaitan dengan hukum dan HAM para calon tidak terfokus, reformasi hukum dan HAM seperti apa yang kemudian akan mereka lakukan dalam lima tahun ke depan. Dan cenderung tadi, tendensi pribadi dan kelompok,“ ungkap Afit.
Salah satu topik HAM yang mengemuka pada debat tadi malam adalah kasus pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Capres 02 Prabowo Subianto. ”Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tahanan-tahanan politik yang katanya saya culik, ada di pihak saya, membela saya. Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi,” kata Prabowo.
Capres Ganjar Pranowo sendiri dalam tanggapannya mengatakan, ”Pertanyaan saya cuma pengadilan HAM dan membantu keluarga menemukan para korban penghilangan paksa. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Kalau saya jadi Presiden, saya akan bereskan masalah ini agar dalam kontestasi berikutnya tidak muncul lagi,” kata Ganjar. (nas)
