INDOPOS.CO.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelaskan kondisi yang dialami guru ngaji yang tersebar di seluruh Indonesia. PBNU mengaku guru ngaji belum sejahtera. Upahnya kecil. Bahkan, ada yang tidak dibayar sama sekali. Padahal, jasa mereka sangat berharga bagi bangsa Indonesia.
“Memang perlu segera adanya standarisasi supaya mereka bisa menjadi profesi yang layak disertifikasi dan diapresiasi seperti guru-guru pelajaran lainnya,” ujar Ketua PBNU Ahmad Fahrurrozi kepada wartawan, Minggu (24/12/2023).
Menurutnya, guru ngaji, utamanya guru pesantren di madrasah diniyah masih banyak yang belum tersentuh oleh program sertifikasi atau insentif dari Pemerintah.
“Sementara ini sudah ada insentif dari Pemerintah (untuk guru ngaji), tapi belum bisa mencakup semuanya,” tambah ulama yang akrab disapa Gus Fahrur itu.
Dia mencontohkan Jawa Timur yang diakuinya lebih maju dalam memberikan perhatian untuk guru ngaji. Namun, ditegaskan Gus Fahrur, upaya Jatim pun belum sepenuhnya mampu memberikan kesejahteraan terhadap guru ngaji.
“Di Jatim itu ada ada sekitar 6.500 pesantren, dengan mungkin santrinya di atas 1 juta, sehingga memang tidak mudah mengalokasikan anggaran yang sedemikian besar. Tapi setidaknya Jatim memberikan apresiasi terhadap guru ngaji,” ungkapnya.
Gue Fahrur menerangkan usia pesantren jauh lebih tua dibanding Indonesia. Bahkan, pesantren telah ada sejak 200 atau 300 tahun sebelum Indonesia merdeka.
“Jadi sudah selayaknya Pemerintah memberikan afirmasi kepada pendidikan pesantren dan beberapa alumninya agar mereka tidak terpinggirkan,” sebutnya.
Dia berharap nantinya Pemerintah dapat membentuk lembaga khusus yang ditugaskan untuk memperhatikan keberlangsungan pondok pesantren dan guru-gurunya.
“Misalnya dengan mengangkat salah satu Dirjen Pesantren agar anggaran dari Pemerintah itu bisa dikawal dengan baik dan bisa lebih luas, dan merata,” saran ulama asal Jawa Timur itu.
Diketahui, Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjanjikan gaji tetap untuk para guru mengaji. Program ini akan direalisasikan jika paslon nomor urut tiga itu menang Pilpres 2024 mendatang.
Janji merealisasikan gaji guru mengaji menjadi salah satu dari 21 program unggulan. Puluhan program unggulan ini diproyeksikan bisa berjalan selama lima tahun dengan total anggaran mencapai Rp2.500 triliun. (nas)