INDOPOS.CO.ID – Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menyampaikan tekad kuat untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak yang mudah dipahami, tanpa rasa curiga, dan memberikan keyakinan kepada masyarakat terkait penggunaan dana pajak.
Anton Gunawan, anggota Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud mengungkapkan bahwa pasangan ini memiliki strategi khusus untuk mewujudkan budaya kepatuhan pajak yang lebih baik. Di antaranya:
1. Sederhanakan Administrasi Pajak
Menurut Anton, Pasangan Calon (Paslon) Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk menyederhanakan sistem administrasi pajak, membuatnya lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Langkah ini akan melibatkan perbaikan prosedur dengan tujuan mengurangi kompleksitas dan meningkatkan daya aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Paslon Ganjar-Mahfud juga berencana memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak,” ungkap Anton Gunawan dalam keterangan tertulis, Rabu (3/1/2024).
Modernisasi sistem administrasi pajak, menurut dia, didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) professional, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Literasi Pajak
Upaya untuk meningkatkan literasi pajak menjadi prioritas Ganjar-Mahfud. Pasangan ini berkomitmen untuk terus mendidik masyarakat mengenai hak, tanggung jawab, dan pentingnya membayar pajak.
Pendidikan dan sosialisasi tidak hanya akan menyoroti kontribusi dana pajak untuk pendidikan, tetapi juga akan memberikan pemahaman teknis terkait proses pembayaran pajak. Ganjar-Mahfud bahkan merencanakan integrasi pembelajaran teknis pembayaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan tinggi.
3. Penegakan Hukum
Penegakan hukum di bidang perpajakan menjadi salah satu poin kunci dari strategi Ganjar-Mahfud.
Mahfud MD, yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam, menggarisbawahi bahwa setengah dari permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan melalui penegakan hukum dan keadilan. Dalam konteks perpajakan, penegakan hukum diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat.
Proses penarikan pajak yang lebih transparan akan membantu menghilangkan rasa takut dan kekhawatiran wajib pajak. Selain itu, penegakan hukum yang menyeluruh dijamin akan memastikan dana pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
“Dengan 3 jurus cerdas ini, Paslon Ganjar-Mahfud berharap dapat mengubah wajah sistem perpajakan Indonesia menuju ke arah yang lebih transparan, efisien, dan adil,” terangnya. (nas)