INDOPOS.CO.ID – Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Aminudin Aziz guna mengawasi sekaligus mengevaluasi kinerja Perpusnas sepanjang tahun 2024. Dalam rapat ini, Komisi X mendukung penggalakan gerakan literasi membaca di Indonesia
Hal ini jadi perhatian lantaran skor literasi membaca masih dinilai cukup jauh dari harapan. Dimana berdasarkan PISA 2022, Indonesia berada pada peringkat 10 terbawah dalam kategori literasi membaca. Disimpulkan, Indonesia kini menempati peringkat 70 dari 80 negara dengan skor literasi membaca sebesar 359.
Walaupun begitu, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi tetap mengapreasiasi kerja Perpusnas yang telah berupaya keras membuka sejumlah akses agar masyarakat di berbagai daerah bisa lebih mudah menjangkau untuk membaca. Dengan anggaran terbatas, ia berharap Perpusnas tidak patah semangat membangun bangsa.
Dirinya pun mengusulkan agar Perpusnas membangun kemitraan dengan berbagai stakeholder terkait. Usaha ini, sebutnya, akan membantu mengakselerasi peningkatan literasi membaca.
“Kami, Komisi X, mengapresiasi kerja Perpusnas di tahun 2023. Supaya harapan kita bersama tercapai, Perpusnas perlu melakukan kerja sama kemitraan sehingga tidak bekerja sendiri karena didukung oleh mitra yang ada di pusat maupun di daerah,” tutur Dede saat memimpin RDP bersama Perpusnas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2024).
Mewakili Komisi X DPR, dirinya juga mengusulkan agar Perpusnas meninjau kembali Peraturan Perpusnas Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota terkait Persyaratan Pengadaan Lahan. Menurutnya, peraturan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar perpustakaan di daerah bisa memenuhi standar layanan dan sarana prasarana perpustakaan yang layak.
Terakhir, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu juga mendorong pihak pemerintah bersama dengan Perpusnas merevitalisasi gerakan literasi membaca. Baginya, langkah ini perlu diambil supaya gerakan literasi membaca pada tahun 2024, bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Menurut kami, gerakan literasi ini perlu direvitalisasi. Penguatan tata kelola lembaga, sinergi dan koordinasi, dan juga perluasan ruang lingkup secara holistik dan integratif perlu dibenahi dari hulu ke hilir. Revitalisasi tersebut diharapkan dapat menciptakan gerakan literasi yang masif dan berkesinambungan,” tutup legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat II itu. (dil)