INDOPOS.CO.ID – Direktur Jenderal Imigrasi Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Silmy Karim menyampaikan bahwa dalam rangka Hari Bakti ke-74 Imigrasi, terdapat peningkatan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah menyederhanakan persyaratan pembuatan paspor sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi layanan publik.
Tindakan ini mencerminkan komitmen Dirjen Imigrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Penghapusan beberapa rekomendasi khusus, seperti rekomendasi haji dan umroh dari Kementerian Agama, serta rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri tanpa melibatkan PMI, merupakan langkah konkret dalam rangka penyederhanaan,” katanya kepasa INDOPOS.CO.ID Rabu (31/1/2024).
Menurutnya, pendekatan digital menjadi fokus utama, di mana data pribadi seperti KTP dan KK akan diakses langsung dari Dukcapil.
“Pertemuan sebelumnya dengan Dirjen Dukcapil memberikan pemahaman yang lebih baik tentang upaya perbaikan layanan publik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta proses yang lebih efisien dan transparan bagi masyarakat, sambil tetap menjaga keamanan data pribadi,” uajrnya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah layanan imigrasi.
“Saya telah meminta dukungan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk membuka akses,” jelasnya.
Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada bidang intelijen.
“Apabila seseorang sudah terlanjur masuk, pengawasan dan penindakan akan dilakukan untuk memonitor aktivitasnya,” kata dia.
Tak hanya itu, kolaborasi dengan negara-negara luar negeri dalam pertukaran informasi, termasuk data biometrik, telah dijalankan selama setahun terakhir, terutama dengan Australia, Malaysia, dan Singapura.
“Selanjutnya, akan diadakan pertemuan pimpinan imigrasi yang melibatkan perwakilan dari Australia, Malaysia, dan Singapura,” tuturnya.
“Tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman, memperluas wawasan, serta mengimplementasikan kerjasama yang tengah dibangun. Dalam pertemuan tersebut, juga akan dibahas praktik terbaik sehingga pimpinan imigrasi di seluruh Indonesia dan kantor perwakilan dapat secara langsung berinteraksi dengan narasumber dari luar negeri,” imbuh dia.
Silmy juga menyoroti beberapa fokus kerja yang telah direncanakan untuk jangka panjang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Prioritas utama adalah digitalisasi, diikuti oleh pengawasan perbatasan, dan yang ketiga adalah penegakan hukum imigrasi dengan melibatkan intelijen di pusat penahanan untuk menangani orang asing. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek ini,” pungkasnya. (fer)