INDOPOS.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan saat ini pihaknya sedang menangani 46 dugaan pelanggaran pidana pemilu selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dugaan pelanggaran tersebut berasal dari temuan pengawas pemilu sebanyak 27 dugaan pelanggaran dan laporan sebanyak 19 dugaan pelanggaran.
“Per 27 Februari 2024, Bawaslu melakukan kajian awal. Berdasarkan kajian atas laporan dan temuan itu, Bawaslu meregistrasi seluruh dugaan pelanggaran.
Kemudian Bawaslu melakukan klarifikasi dan kajian akhir yang hasilnya 40 berkas
dinyatakan pelanggaran dan 4 bukan pelanggaran pidana pemilu. Sedangkan 2 laporan/temuan masih dalam tahapan klarifikasi dan kajian akhir,” kata Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu, Selasa (27/2/2024).
Adapun UU Pemilu yang dilanggar dari kasus tersebut, antara lain, 8 temuan atau laporan diduga melanggar Pasal 520; 2 temuan/laporan diduga melanggar Pasal 523; 3 temuan/laporan diduga melanggar Pasal 523 ayat (1); 11 temuan/laporan diduga melanggar Pasal 521; 4 temuan/laporan diduga melanggar Pasal 493; 2 temuan/laporan diduga melanggar 491 Undang-Undang Pemilu; 1 temuan/laporan diduga melanggar Pasal 494; dan 7 temuan/laporan diduga melanggar Pasal 490 Undang-Undang Pemilu.
“Adapun sebaran dugaan penanganan pelanggaran pidana pemilu antara lain, 6 Kasus di Sulawesi Selatan, 4 kasus di Riau, 4 kasus di Jawa Tengah, 2 Kasus di NTB, 2 kasus di Sulawesi Utara, 2 kasus di Maluku Utara, 1 kasus di Kepulauan Riau, 1 kasus di DKI Jakarta, 1 kasus di Kalimantan Selatan, 1 kasus di Gorontalo,” ungkapnya.
“Bawaslu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu, dan mengajak untuk terus berpartisipasi mengawasi, menyampaikan informasi dan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada pengawas Pemilu terdekat. Bawaslu akan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku untuk menegakkan hukum dan keadilan Pemilu,” imbuhnya. (dil)