INDOPOS.CO.ID – Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan mengkritik, lemahnya kekuatan DPR untuk mengontrol kinerja pemerintah selama ini. Sebab, sebagian besar partai politik merapat ke pemerintah.
Hal tersebut seraya merespons, kesiapan partai politik untuk menjadi oposisi pemerintah setelah masa tugas Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai pada Oktober 2024. Ia meragukan peran legislasi maupun pengawasan kinerja berjalan optimal.
Sebenarnya DPR punya wewenang yang sangat kuat untuk mengontrol pemerintah, bahkan saat mereka menjadi bagian dari pemerintah mereka juga bisa melakukan kontrol dengan berbagai caranya.
“Namun yang terjadi selama ini, DPR RI belum mampu memainkan kontrol yang efektif,” kritik Bakir melalui gawai, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Menurutnya, parlemen hanya bereaksi sesaat menanggapi keputusan pemerintah dalam program yang telah ditentukan.
“Lebih sebagai respons atau reaksi insidental, terhadap kebijakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah,” ujar Bakir.
Kemungkinan hanya PDIP dan PKS (25 persen) dari kemungkinan 8 parpol yang memenuhi Parliamentary Threshold pada pemilu 2024. Parpol yang berseberangan dengan pemerintah otomatis tidak punya posisi di kabinet.
Pemerintah diyakini akan tetap berusaha, untuk merangkul semua kekuatan di parlemen untuk menjadi bagian dari kabinet. “Agar program yang dirancang bisa dijalankan secara lebih aman,” ucap Bakir.
PDIP punya pengalaman menjadi oposisi atau berada di luar kabinet, yaitu 2 periode saat pemerintahan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pun PKS punya pengalaman hal yang sama, yaitu saat pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menekankan, kesiapannya menjadi oposisi dalam pemerintah di periode mendatang. Hal tersebut disampaikan menyusul hasil hitung cepat atau quick count menunjukan keunggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi,” tutur Hasto secara terpisah dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (15/2/2024).
“Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” tambahnya. Sementara koalisi perubahan pengusung capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar yaitu, PKB, NasDem dan PKS menyatakan siap menjadi oposisi pemerintah. (dan)