INDOPOS.CO.ID – Ratusan Emak-emak yang mengatasnamakan Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) menggeruduk Badan dan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menyebar bantuan sosial (Bansos) demi memenangkan salah satu pasangan di pemilihan presiden 2024 beberapa waktu lalu.
Pasalnya, menurut Sekjen GKR Dhini Mudiani, akibat bansos yang ugal-ugalan dilakukan oleh pemerintah yang tentunya atas persetujuan dari Presiden Jokowi telah menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga beras, sehingga memberatkan biaya hidup rumah tangga.
“Saat ini masyarakat dihadapi oleh kenaikan harga beras lebih dari 20 -30 persen di pasar tradisional dan pasar modern. Di waktu yang sama, harga-harga seperti telor, daging, cabe, bawang merah, bawang putih juga mengalami kenaikan. Rupanya, hal itu kami pastikan akibat cawe-cawe Presiden Jokowi pada Pemilu 2024, yang felah berhasil memecahkan rekor kenaikan harga beras tertinggi diakhir pemerintahannya,” katanya dalam pembacaan pers rilisnya di depan Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
GKR, ucap Dhini, kecewa dengan Presiden Jokowi yang tidak sigap dengan kelangkaan beras yang cuma beralasan karena masalah El Nino di Indonesia dan sejumlah negara.
“Sementara musim El Nino sudah diprediksi sejak awal Oktober tahun lalu oleh BMKG (Badan Meteorologi , akan berakhir sekitar bulan februari dan maret 2024. Apakah presiden tidak peka? Terjadinya kenaikan harga beras saat ini jelas menunjukan ketidak siapan pemerintah dalam mengantisipasi kelangkaan beras dan ketidak mampuan presiden,” terangnya.
Namun anehnya, ucap Dhini, disaat pemerintah mengaku ada kelangkaan akibat musim El Nino, namun Presiden Jokowi dan pemerintah melakukan bansos yangbjustrubdi akhir bulan Februari ini harganya melambung tinggi.
“GKR mencermati kelangkaan beras bisa disimpulkan kemungkinan adanya politisasi bansos oleh presiden dalam rangka pemenangan paslon tertentu, yang mana saat penyaluran bansos tersebut didapatkan gambar capres-cawapres tertentu,” cetusnya.
“Untuk itu kami meminta Bawaslu sebagai “hakim garis” untuk meniup peluit karena presiden telah offside,” tegasnya menambahkan.
Tidak hanya biru, GKR juga meminta Bawaslu untuk mendukung DPR melakukan hal angket guna mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan pemerintah.
“Untuk itu, dalam aksi ini kami menuntut turunkan harga kebutuhan pokok dan harga pangan dan
Mendorong DPR membentuk Pansus Bansos (menunjuk Lembaga independent melakukan audit anggaran bansos dan data penerima bansos). Dan Bawaslu harus mendukungnya,” pungkasnya.
Sementara dalam pantauan Indopos.co.id, tidak hanya membawa berbagai spanduk yang bertuliskan “usut politisasi bansos oleh Presiden Jokowi” ratusan emak-emak GKR ini turut membawa berbagai alat dapur, serta keranda bertuliskan “matinya demokrasi”.
Sampai berita ini dituliskan hingga pukul 16.30 WIB, massa yang sudah melakukan aksi sejak pukul 14.00 WIB ini belum juga membubarkan diri. (dil)