INDOPOS.CO.ID – Menteri Agraria atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berencana, mengubah lahan-lahan telantar yang berada di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur menjadi bagian dari bank tanah. Itu menjadi ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
Lahan-lahan tersebut bisa saja menjadi bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU). Namun, selama ini tidak termanfaatkan dengan baik.
Badan Bank Tanah dibentuk sebagai badan khusus yang mengelola tanah serta berfungsi untuk melaksanakan perencanaan perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.
“Maka kita konsolidasikan melalui bank tanah, kemudian kita petakan kebutuhan contohnya. Salah satu produk yang bisa kami lakukan pada kesempatan ini,” kata AHY saat jumpa pers Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Pengaturan mengenai bank tanah tersebut diharapkan menjembatani keperluan negara untuk memenuhi kebutuhan atas tanah. Seperti pembangunan proyek strategis nasional.
“Bank tanah yang bisa men-support kawasan di IKN ada 4 ribu sekian hektare yang kita sudah kita siapkan dari bank tanah,” ucap AHY.
“300 hekatare itu untuk bandara misalnya, sedangkan yang lainnya untuk wilayah di sekitarnya untuk sebagai supporting system yang juga menjadi kebutuhan bagi otorita IKN,” tambahnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa selalu ada kewajiban 30 persen untuk dikembalikan melalui reforma agraria bagi rakyat.
“Jadi ada prirotasnya kami ingin terus mengejar, jika reforma agraria ini kita lanjutkan, jika bank tanah kita anggap sebagai terobosan,” ujar Ketum Partai Demokrat itu.
Maka seluruh jajaran ATR/BPN agar berlomba-lomba untuk berkontribusi menghadirkan lahan-lahan terlantar atau mengkonsolidasikan itu semuanya dan diserahkan kepada bank tanah.
“Itu yang menjadi salah satu acuan prestasi, dari jajaran kami di lapangan,” jelas AHY. (dan)