INDOPOS.CO.ID – Sebagai langkah implementasi arah dan kebijakan strategis dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kerja sama dengan sejumlah stakeholders terkait.
Seperti yang dilaksanakan pada momen pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (07/03/2024).
Dalam kesempatan ini, Kementerian ATR/BPN melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pertanian serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Selain itu, dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk.
Kerja sama diresmikan dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Kepala BSSN, Hinsa Siburian. Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dengan Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan PT BRI Tbk., Agus Noorsanto.
Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya menyatakan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung suksesnya program yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo. Ia menuturkan, siap memberikan dukungan kepada Kementerian Pertanian yang memiliki target mencetak 5 juta hektare sawah baru untuk meyakinkan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kita tahu bahwa saat ini Bapak Mentan tengah menghadapi tantangan yang luar biasa untuk meyakinkan ketahanan pangan, ketersediaan pangan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Ini pekerjaan besar, pekerjaan mulia, dan Kementerian ATR/BPN akan memberikan dukungan penuh bagi suksesnya program dari Bapak Presiden,” kata Menteri AHY.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan yang sama menyampaikan, sedikitnya tiga permohonan yang dapat didukung Kementerian ATR/BPN sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU kali ini. Pertama, sertipikasi bagi petani dengan target 7,4 juta hektare sawah, kedua sertipikasi bagi masyarakat yang hidup di kawasab hutan, dan ketiga mencetak 5 juta hektare lahan sawah baru.
“Kementerian Pertanian tidak bisa memberikan bantuan, padahal mereka yang hidupnya sulit di bawah garis kemiskinan karena mereka tidak punya (legalitas, red) lahan. Tapi kami coba merubah regulasi yang ada agar mereka bisa mendapatkan bantuan. Mungkin dari Kementerian ATR/BPN, mereka butuh legalitas dan negara bisa hadir di tengah mereka,” ujar Andi Amran Sulaiman. (srv)