INDOPOS.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI-P My Esti Wijayati mempertanyakan, peran Kementerian Sosial (Kemensos) empat bulan terakhir, mulai akhir tahun 2023 dan awal tahun Januari hingga Februari di 2024 atau tepatnya jelang pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan. Sebab, periode itu bantuan sosial gencar dibagikan.
“Kami merasakan betul, khususnya di DIY bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti, belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga,” kata Esti dalam rapat kerja bersama Mensos di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Meski, ia mengetahui bahwa tidak semuanya bantuan sosial itu dari Kemensos. Melalui rapat hari ini, diharap dapat menjelaskan yang dilakukan kementerian di bawah pimpinan Tri Rismaharini sesuai ketentuan.
“Forum ini sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalam tata pengelolaan keuangan,” ujar Esti.
Pada November – Desember 2024, diketahui sudah ada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).
“BPNT, kita ada el nino dari Kemensos. Kemudian Januari-Februari yang dari Kemensos sudah keluar lagi yang namanya PKH dan sembako atau BPNT, walaupun singakatannya berubah,” tutur Esti.
Namun, ketika memasuki awal tahun 2024 gelontoran bantuan sosial sangat massif diberikan kepada masyarakat. Karenanya membuat banyak pihak terperanjat.
“Tapi untuk tahun 2024 ini keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget, berr, berr, berr, di Januari-Februari, masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos,” ucapnya.
Pemerintah telah menetapkan besaran anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 496,8 triliun. Jumlah tersebut tercatat naik 13,1 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 439,1 triliun. Itu berdasar informasi APBN 2024 Kemenkeu.
Anggapan publik menilai pembagian bansos jelang Pemilu 2024 sangat sarat politik. Apalagi pembagiannya terkesan dimajukan karena seharusnya dilakukan pada Maret 2024, namun berlangsung Februari 2024. (dan)