INDOPOS.CO.ID – Kinerja industri dan perdagangan terus meningkat seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Bea Cukai selaku institusi yang mengawasi peredaran barang dari dan ke luar negeri.
Untuk menjalankan pengawasan dan pelayanan yang optimal, Bea Cukai menjalin kerja sama dengan institusi dan lembaga lainnya, seperti halnya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sumatera Utara (Sumut) dan Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara).
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, mengungkapkan bahwa dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi pemerintah, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumut, Parjiya, melakukan kunjungan kerja ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) I Belawan, pada Kamis (21/3).
“Kunjungan ini tidak hanya sebagai bentuk peningkatan hubungan baik antara Bea Cukai dengan Lantamal I Belawan, tetapi juga sebagai wadah diskusi strategis mengenai rencana kolaborasi dalam pelaksanaan patroli laut bersama,” ujar Encep.
Encep mengatakan bahwa fokus utama kerja sama adalah pencegahan dan penindakan terhadap penyulundupan narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP) di perairan Sumatra Utara. Tantangan yang dihadapi Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan barang ilegal dan/atau berbahaya begitu kompleks, sehingga membutuhkan sinergi dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak.
Komandan Lantamal I Belawan, Brigjen TNI (Mar) Jasiman Purba, menyambut baik inisiatif kolaborasi ini dan menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya Kanwil Bea Cukai Sumut dalam pemberantasan penyelundupan NPP.
“Kami siap berkolaborasi secara aktif melalui patroli laut bersama dan berbagi informasi intelijen untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penyelundupan barang ilegal di wilayah perairan Sumatra Utara,” ucap Jasiman.
Sementara itu, di Manado, Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara, Erwin Situmorang, menerima kunjungan kerja dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, pada Rabu (20/3). Kunjungan kerja ini membahas terkait prosedur ekspor perdana langsung dari Talaud. Pemda setempat berencana mendorong perusahaan perikanan di Talaud untuk bisa ekspor langsung dari Talaud ke Filipina.
Selain itu, juga dibahas langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mencegah keluar masuknya barang-barang ilegal dari dan ke daerah Kepualauan Talaud.
Talaud merupakan wilayah paling utara di Indonesia dan memiliki perbatasan laut dengan Filipina. Selain kondisi geografis yang berdekatan, secara sosiologis penduduk di Talaud memiliki kedekatan dengan penduduk Filipina karena sejak dahulu telah terjadi transaksi barter antar kedua negara. Saat ini transaksi jual beli masih berlangsung, tetapi banyak diantaranya yang tidak dilengkapi dokumen yang legal.
Encep mengatakan wilayah Indonesia bagian utara seperti Sumatra Utara dan Sulawesi Utara adalah posisi strategis yang rawan sebagai salah satu pintu masuk barang-barang ilegal dan/atau berbahaya.
“Kami berharap kerja sama dengan instansi lain ini dapat meningkatkan pengawasan peredarang barang-barang ilegal,” pungkas Encep. (ipo)