INDOPOS.CO.ID – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menanyakan, alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih sering berkunjung ke wilayah Jawa Tengah (Jateng) untuk membagikan bantuan sosial selama masa kampanye Pemilu 2024. Itu ditanyakan kepada empat menteri kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Ia sambil menunjukan peta ukuran sekitar 21 x 29,7 sentimeter (cm), dengan tampilan landscape yang berkaitan penyaluran bansos. Gambar itu merupakan dokumen yang dilampirkan para pemohon dalam gugatan hasil Pilpres 2024.
“Dalilnya bertumpu di sini (tabel). Kami harus menanyakan. Apa yang menjadi kira-kira memilih ke Jateng itu lebih banyak kunjungannya daripada ke wilayah lain,” kata Saldi Isra dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
“Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Itu yang didalilkan pemohon,” tambahnya.
Maka sangat penting mendengarkan penjelasan empat menteri kabinet Indonesia Maju, yang telah dipanggil dalam sidang sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pilpres 2024.
“Kalau kami ini bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah bagi kami apakah dalil pemohon itu bisa dikabulkan atau tidak,” tuturnya.
Di sisi lain, Saldi mempertanyakan sumber dana untuk kunjungaj kerja tersebut. “Kira-kira alokasi dana yang dibawa dalam kunjungan presiden itu dari mana saja?” ucapnya.
Majelis hakim MK memanggil empat menteri pemerintah Presiden Jokowi, dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. (dan)