INDOPOS.CO.ID – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak mengingatkan, pemerintah agar tidak meninggalkan prinsip politik bebas aktif termasuk dalam kerja sama perdagangan baik secara bilateral maupun multilateral.
Maka itu, keanggotaan Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tidak sepatutnya menjadikan alasan normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Israel.
Sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, maka diplomasi termasuk diplomasi perekonomian dan perdagangan harus didasari semangat untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasional.
“Pemerintah jangan mau didikte, termasuk dalam konteks perdagangan internasional,” kata Amin dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (14/4/2024).
Ia mendesak, pemerintah tidak terjebak dengan menampilkan politik dua wajah. Di satu sisi menyatakan komitmen mendukung perjuangan rakyat Palestina mencapai kemerdekaannya.
Namun sisi lain, malah mau menjalin kerja sama perekonomian dan perdagangan dengan negara yang menjajah Palestina itu sendiri, yakni Israel.
“Pemerintah jangan menyakiti mayoritas rakyat yang bersama warga dunia secara aktif melancarkan aksi boikot menekan Israel, agar menghentikan kekejaman dan aksi brutalnya terhadap warga Palestina,” pesannya.
“Normalisasi hubungan, dengan Israel akan meruntuhkan moral perjuangan rakyat dalam mendukung Palestina,” tambah anggota MPR itu.
Menurutnya, proses menuju keanggotaan di OECD tidak seharusnya melemahkan diplomasi Indonesia. Paling penting harus ikut mengambil peran penting tatanan perekonomian global, serta berubah menjadi negara produsen.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal menjawab isu pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel terkait OECD. Bisa dipastikan tidak ada rencana Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
“Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution,” kata Iqbal dalam keterangannya terpisah baru-baru ini.
“Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak Bangsa Palestina,” tambahnya. (dan)