INDOPOS.CO.ID – Mahkamah Konstitusi melemahkan, dalil yang diangkat tim Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar yang melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir telah melanggar ketentuan Pemilihan Umum (Pemilu) ketika mengampanyekan Prabowo -Gibran tidak beralasan menurut hukum.
Hal tersebut terungkap dalam sidang pembacaan putusan perkara sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimohonkan Anies-Muhaimin, di Jakarta, Senin (22/4/2024). Atas dasar itu, Majelis memutuskan menolak permohonan Anies-Muhaimin untuk seluruhnya.
Tim paslon 01 itu membawa sebuah peristiwa ke sidang Mahkamah Konstitusi sebagai bukti tuduhan mereka, yaitu ketika Erick mengkampanyekan Prabowo-Gibran di Stadion Baharoeddin Siregar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 12 Februari 2024.
Hakim Konstitusi Arsul Sani saat membacakan putusan perkara sengketa Pilpres menjelaskan, bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menerima laporan dugaan pelanggaran Erick di Deli Serdang tersebut.
Berdasarkan kajian awal, Bawaslu menyatakan perlu bukti yang menerangkan Erick tidak cuti dan menggunakan fasilitas negara untuk mendukung dalil dugaan pelanggaran atau tidak. Bawaslu diketahui akhirnya menyatakan laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil.
Arsul mengatakan, majelis hakim sudah memeriksa secara saksama dalil terkait Erick telah melanggar ketentuan cuti bagi menteri yang ikut kampanye itu. Juga sudah memeriksa keterangan dan bukti-bukti yang diajukan Anies – Muhaimin, Prabowo – Gibran, dan Bawaslu.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, mahkamah menilai Bawaslu sebenarnya sudah menindaklanjuti dugaan pelanggaran Erick.
“Namun demikian, Mahkamah juga tidak dapat berpendapat terlalu jauh, mengingat hal tersebut tidak diajukan bukti lebih lanjut dalam persidangan yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon tersebut,” kata Arsul dalam kanal YouTube MK, Jakarta, Selasa (23/4/2024).
Pasangan AMIN tersebut menyebut, Erick tidak pernah cuti ataupun mundur dari jabatannya selaku menteri ketika mengampanyekan Prabowo – Gibran.
“Menurut Mahkamah, dalil permohonan a quo adalah tidak beralasan menurut hukum,” ucap Asrul.
Permohonan Anies-Muhaimin diketahui ada tiga, yakni batalkan SK KPU Nomor 360 yang menyatakan Prabowo-Gibran meraih 96 juta suara, diskualifikasi Prabowo-Gibran, dan gelar pemungutan suara ulang Pilpres 2024.
Keputusan MK yang bersifat final, maka Keputusan KPU Nomor 360 tetap berlaku. Artinya, Prabowo-Gibran sah menjadi pemenang Pilpres 2024. (dan)