INDOPOS.CO.ID – Budi Sulistiyo, di balik penampilan yang bersahaja, ramah dan sederhana, namun kerap memberikan inspirasi dan motivasi menggali buah pikirannya dalam konsep yang menarik.
Di sela-sela kesibukannya, dia selalu menyempatkan untuk mengikuti perkembangan terbaru dan aktif di media sosial.
Namun tak disangka, tidak banyak orang yang tahu di balik profil seorang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sudah menyandang gelar doktor pada usia 28 tahun dari Universitaet Innsbruck-Austria jurusan geografi.
Pasca menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 1986 langsung mendaftar program bea siswa yang diinisiasi oleh B.J Habibie kala menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi. Program beasiswa itu mulai berjalan tahun 1982-1996 dengan tujuan ke beberapa negara seperti Jerman, USA, Perancis, Inggris, Belanda, Australia, Jepang, Kanada, dan Austria.
Total sekitar 1500-an lulusan SMA terbaik yang dikirim ke berbagai negara di atas untuk melanjutkan pendidikan S1, dan Budi mendapatkan kesempatan studi geografi di Austria sebagai negara tujuan belajar dan menjalankan ikatan dinas di Bakosurtanal.
Semangat belajarnya mumpuni dibuktikan dengan menuntaskan strata satu hingga strata tiga dalam waktu delapan tahun, dari tahun 1987 hingga tahun 1995 tanpa jeda. Disiplin ilmu yang ditekuni Budi fokus pada ilmu geografi hingga program doktoralnya linier. Sebuah pencapaian yang patut menjadi contoh bagi generasi muda untuk mengerti tentang makna semangat belajar.
“Saya terus memberikan semangat kepada semua karyawan untuk terus belajar, belajar dan belajar karena lewat bangku sekolah ilmu pengetahuan dan karir bisa diraih “ kenang Budi.
Setelah selesai dari menuntut ilmu pada tahun 1995 kembali ke Indonesia, langsung kembali ke Bakosurtanal. Dan berselang lima tahun kemudian Budi berkesempatan untuk hijrah ke Departemen Eksplorasi Laut, institusi baru yang diinisiasi oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dan dalam prosesnya saat ini kita kenal dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kecintaannya pada ilmu Geografi dan pengalaman pada institusi sebelumnya menambah kecintaannya pada dunia kelautan dan perikanan terutama kala menginisiasi penataan batas-batas wilayah penangkapan perikanan berdasarkan kaidah geografis.
“Saya pernah mengalami kejadian unik, suatu ketika pulang dari kantor, di lobi ada selembar kertas, ternyata itu peta wilayah pengolahan perikanan. Setelah saya telusuri ternyata lampiran Keputusan Menteri Pertanian No. 995/Kpts/IK 210/99 tentang potensi sumberdaya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Karena saya orang geografi terbetik semangat untuk menyajikan peta lampiran sesuai kaidah kartografi. Ternyata tidak sebatas berhenti kartografi, prosesnya panjang dan kompleks harus memahami ekosistem dan karakter perikanan serta batas maritim untuk batas-batas terluar. Inilah awal saya mengenal perikanan lebih dalam” aku Budi.
WPP awalnya dibagi menjadi 9 zona batas wilayah penangkapan perikanan (WPP). Melalui diskusi panjang dengan para pakar dan pengambil kebijakan akhirnya diusulkan menjadi 11 WPP yang ditetapkan sebagai PerMen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.1/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, meliputi WPP 712 perairan laut Jawa, 713 perairan selat Makasar, 573 perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat. WPP 715 perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau dan 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman, dan 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan, dan lima WPP lainnya.
Lewat penetapan batas WPP mendukung pengelolaan perikanan tangkap dalam satu sistem koordinat nasional baik untuk pelayanan perijinan, pengawasan perikanan tangkap, identifikasi sumber daya ikan dan lebih lanjut kebermanfaatannya menghitung daya dukung dan pengelolaan kawasan konservasi.
Peran Budi cukup signifikan ketika melakukan transformasi batas-batas WPP ke pola peta yang standar. Agar memudahkan ketika dipergunakan untuk pengawasan, perizinan, penelitian. Termasuk pemutakhiran perubahan penomoran dari angka romawi, berubah menjadi 571, 712. Angka 7 dan angka 5 adalah satuan statistik Samudera Pasifik, dan Samudera Hindia
“Ketika penyusunan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), kesempatan itulah saya banyak mengaplikasikan ilmu saya, bertukar pengalaman dengan banyak pakar dan berkesempatan untuk bekerja sama dengan banyak pihak diantaranya dengan Dishidros, Komnas Kajiskan, para IPB, ini sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan,’’ urai Budi.
Saat bertugas sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, Budi menuturkan bahwa 2017 KKP bersama Kemendikbud ditunjuk oleh Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai pelopor penerapan kebijakan Satu Data.. Melalui program percontohan ini pihaknya membuat standardisasi data pelaku usaha dan akhirnya menjadi pioneer program unggulan pendata pelaku usaha kelautan dan perikanan (Kusuka). Kartu Kusukayang digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan.
“Kalau bicara berdasarkan data Kusuka, data ini dapat dijadikan peningkatan pelayanan publik. Karena data Kusuka sejak awal telah diintegrasikan dengan data Dukcapil dan pendataan dilakukan melalui standar yang telah ditetapkan dan akurasinya tentu bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas pria kelahiran, Surakarta 1966 tersebut
Saat ini mendapatkan amanah sebagai Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dan Kelautan KKP mulai medio 2023, bukanlah hal mudah, namun usaha kerja kerasnya membuahkan hasil. Capaian yang diraih diantaranya meningkatkan investasi sektor kelautan dan perikanan sebesar 38,02 % sebesar Rp. 12.07 Trilliun dari sebelumnya sebesar Rp. 8,75 Triliiun pada tahun 2022. Menginisiasi pengembangan ekosistem usaha perikanan di Kabupaten Biak dengan salah satu target Biak dapat dikembangkan sebagai titik ekspor hasil perikanan untuk Kawasan Indonesia bagian Timur dan mendukung impementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Zona III di Tual.
Untuk sektor pelayanan publik, untuk penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dari 62 hari menjadi hanya 5 hari kerja melalui penyederhaan proses bisnis dan peningkatan layanan digial.
Saat ini ia fokus untuk mempromosikan peran penting protein ikan pada Program Makan Bergizi Gratis yang akan digarap oleh Kabinet berikutnya untuk mewujudkan Generasi Emas 2045 dengan peningkatan asupan protein masyarakat.
Mendorong ikan dan olahan ikan menjadi bagian menu program Makan Bergizi Gratis sera fortifikasi Hidrolisat Protein Ikan (HPI) pada bahan baku makanan dan minuman.
Berdasarkan data BPS 2023 asupan protein masyarat Indonesia adalah 62, gram/kapita/hari. Angka ini menempatkan Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN. Budi memandang program Makan Bergizi Gratis langkah strategis revolusi Tata Kelola Gizi Masyarakat dan berharap dalam lima tahun ke depan angka asupan protein masyarakat Indonesia bersama protein ikan bertahap dapat mencapai lebih 100 gram/kapita/hari, angka yang sudah dimiliki negara-negara maju.
Peningkatan ini diharapkan berkorelasi erat mewujudkan generasi yang tangguh, sehat dan cerdas. Selain ini gerakan ini mendukung penurunan angka stunting serta meningkatnya asupan protein masyarakat dan terlebih lagi membawa dampak signifikan memicu pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan domestik hasil perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan. (ney)
