INDOPOS.CO.ID – Komisi III DPR RI menyatakan dukungan terhadap pagu anggaran tahun 2025 untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan.
Dalam acara rapat kerja yang berlangsung di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (3/9/2024), Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh lembaga negara tersebut.
Bambang menyatakan bahwa pihaknya dapat menerima penjelasan dari Ketua Sementara KPK terkait pagu anggaran tahun 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp1,23 triliun. KPK juga mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp201,9 miliar yang akan diperjuangkan oleh Komisi III DPR RI. “Ini nomor satu, KPK dulu, cocok?” ucap Bambang saat memimpin raker tersebut.
Tak hanya itu, Komisi III juga menerima penjelasan dari Ketua Komnas HAM dan Komnas Perempuan terkait alokasi anggaran untuk kedua lembaga ini, yang mencapai Rp130,5 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp99,5 miliar dialokasikan untuk Komnas HAM dan Rp30,9 miliar untuk Komnas Perempuan. Komisi III DPR RI juga akan memperjuangkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp37,1 miliar untuk Komnas HAM dan Rp34 miliar untuk Komnas Perempuan.
Di sisi lain, LPSK juga menyampaikan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp229,9 miliar, dengan usulan tambahan sebesar Rp204,5 miliar. Ketua Komisi III Bambang Wuryanto menegaskan komitmen untuk menyampaikan hasil rapat ini kepada Badan Anggaran DPR RI agar disinkronisasi sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada akhir pertemuan, Bambang Wuryanto mengapresiasi seluruh pihak yang hadir dan menyampaikan dukungan penuh terhadap perjuangan anggaran yang dibutuhkan oleh mitra kerja Komisi III. “Ini mudah-mudahan, ya kalau enggak semua ya mungkin kita enggak tahu lah ya,” pungkasnya dengan harapan bahwa hasil akhir pembahasan anggaran akan mengakomodasi kebutuhan seluruh lembaga terkait.
Sementara, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menjelaskan bahwa situasi keuangan negara saat ini mengalami tantangan. “Keuangan Republik ini dalam kondisi tidak baik-baik saja,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi III dengan para mitra kerjanya itu.
Ia juga mengingatkan bahwa tambahan anggaran yang diajukan oleh mitra kerja Komisi III bukanlah sekadar tambahan, melainkan kebutuhan yang belum terpenuhi. Karena itu, ia berharap agar KPK dengan keahliannya dapat membantu mengawasi APBN 2025 agar tetap dalam koridor yang telah ditetapkan.
Selain itu, ia meminta Komnas HAM memberikan penjelasan lebih rinci terkait rencana pengawasan terhadap proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang mendapat alokasi anggaran khusus.
“Rapat kerja ini menunjukkan komitmen DPR RI, khususnya Komisi III, dalam mendukung keberlanjutan program-program penting yang dijalankan oleh KPK, LPSK, dan Komnas HAM serta Komnas Perempuan. Dengan memperjuangkan tambahan anggaran yang dibutuhkan, diharapkan lembaga-lembaga ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif di tahun 2025,” pungkasnya. (dil)
