INDOPOS.CO.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) harus melakukan proses sinkronisasi data sekolah mulai dari SD, SMP hingga SMA terkait penyiapan makan bergizi gratis.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher di Senayan, Selasa (17/9/2024). Dengan proses sinkronisasi data, menurutnya, pemerintah bisa memetakan sekolah atau daerah yang sudah memenuhi syarat fasilitas untuk penyediaan makan bergizi gratis.
“Jangan sampai strategi penyiapan makan bergizi gratis dari Sabang sampai Merauke dilakukan secara pukul rata. Tidak akan efektif,” terangnya.
Ia mengatakan, sinkronisasi data dan pemetaan ini sangat penting. Agar program yang dibiayai negara tersebut dapat berjalan efektif dan tujuannya tercapai.
Hal-hal yang perlu diperhatikan, lanjut Netty, di antaranya: ketersediaan dapur, ruang makan, akses logistik atau bahan makanan. Juga penetapan besaran biaya penyiapan seporsi makanan bergizi yang tentunya berbeda di setiap daerah.
“Daerah-daerah yang aksesnya sulit dan terpencil tentu tidak bisa disamaratakan dengan daerah yang sudah bagus infrastrukturnya,” ungkapnya.
“Misalnya, apakah dengan harga Rp15 ribu per porsi di Papua sudah dapat menyediakan makanan bergizi,” imbuhnya.
Demikian juga terkait variasi makanan bergizi gratis yang disediakan, masih ujar dia seharusnya tidak melulu pilihannya nasi, telor atau ayam. Pemerintah harus mempertimbangkan potensi kekayaan alam asli daerah sekitar seperti ikan, sagu, ubi dan lainnya.
Ia berharap agar Badan Gizi Nasional dapat menggandeng para pelaku UMKM di sekitaran sekolah yang biasa diakses oleh para siswa. “Perlu ada sosialisasi, edukasi dan pelatihan untuk UMKM dan pedagang di seputar sekolah agar dapat menyediakan jajanan bergizi dan higenis untuk siswa,” ujarnya.
“Jangan sampai pemerintah menyiapkan makan gizi gratis, tapi masih banyak siswa yang mengakses jajanan tidak sehat, berpemanis buatan dan tak higenis,” imbuhnya. (nas)
