INDOPOS.CO.ID – Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan, dirinya antikorupsi yang menjadi komitmennya sejak awal menjabat. Antikorupsi kata Gubernur adalah bentuk loyalitas kepada negara.
“Antikorupsi komitmen saya dari awal, sebagai bentuk loyalitas kita pada negara,” ujar dia, saat membuka Pelatihan Penyuluh Antikorupsi di Lingkungan Provinsi Banten secara virtual dari kediamannya di Jalan H Djiran No. 1 Pinang, Kota Tangerang, Selasa (8/2/2022).
“Saya mohon maaf kepada para peserta, biasanya saya hadir langsung di tengah-tengah peserta. Karena situasi peningkatan kasus Covid-19 sehingga melalui virtual,” tambahnya.
Wahidin menyambut dan mengapresiasi strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurutnya, berdasarkan pengalamannya sebagai birokrat, persoalan korupsi dan gratifikasi bersumber dari mindset nilai budaya dan agama pribadi masing-masing.
Wahidin mengatakan, dalam pencegahan korupsi, Pemerintah Provinsi Banten bersama KPK telah membangun SIMRAL yang kini beralih ke SIPD yang dibangun Kementerian Dalam Negeri, kolaborasi pengawasan dengan BPKP, pembinaan ASN, hingga peningkatan tunjangan kinerja bagi ASN dan honor guru non ASN.
“Meski demikian masih ada yang melakukan korupsi sampai ada yang memotong bantuan untuk Pondok Pesantren. Kesejahteraan tidak serta merta mampu mencegah korupsi,” ungkapnya.
“Korupsi bisa jadi karena mental, bisa jadi bawaan, bisa jadi karena lingkungan,” tambahnya.
Wahidin menyatakan, Banten kini mampu meraih penghargaan dalam pencegahan korupsi serta mampu meraih opini WTP dari BPK RI lima kali berturut-turut untuk membangun transparansi.
“Saya merasa berkepentingan dan sangat membutuhkan kesadaran bersama untuk melawan korupsi dari seluruh masyarakat,” tuturnya.
“Sikap masyarakat terhadap korupsi masih permisif. Mudahan-mudahan kita bisa melahirkan semangat masyarakat yang menolak atau anti korupsi. Katakan tidak pada korupsi,” ucapnya.
“Saat ini ada 2 ribu orang penyuluh anti korupsi bersertifikat yang tersebar di 34 Provinsi. Sebanyak 98 orang dari Pemprov Banten. Diharapkan kegiatan ini dapat menambah penyuluh anti korupsi di Provinsi Banten,” pungkas Gubernur.
Dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, kegiatan Pelatihan Penyuluh Antikorupsi di Lingkungan Provinsi Banten merupakan bukti komitmen Pemprov Banten dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Bisa menjadi contoh Pemerintah Daerah lainnya dalam pemberdayaan ASN sebagai penyuluh anti korupsi,” katanya.
Lili mengatakan, dalam strategi pencegahan korupsi KPK telah merumuskan 3 pendekatan mulai dari pendekatan pendidikan masyarakat, perbaikan sistem, hingga penindakan.
“Terbangunnya budaya anti korupsi menjadi kunci penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran penyuluh anti korupsi sangat penting terutama pada bidang masing-masing, khususnya di bidang pendidikan untuk melahirkan generasi anti korupsi,” terangnya.
Diklat ini, lanjut Lili, merupakan implementasi Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi. (yas)