INDOPOS.CO.ID – Sejumlah pejabat eselon 2, 3 dan 4 di lingkunggan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten, belakangan ini mengeluhkan adanya keharusan pergi rapat dinas ke rumah pribadi Gubernur Wahidin Halim di kawasan Pinang, Kota Tangerang yang berjarak 69,6 kilometer dari Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Padahal di Serang sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Banten, Gubernur memiliki rumah dinas yang representatif dan kantor Gubernur yang megah, luas dan nyaman. ”Terus terang kalau setiap pekan kami harus repat ke rumah pribadi Gubernur, kami harus mengeluarkan uang ekstra lagi untuk bensin dan tol. Apalagi saat ini sudah dua bulan uang Tukin (Tunjangan Kinerja) belum bisa dicairkan,” ungkap seorang pejabat eselon 2 yang enggan ditulis namanya kepada indopos.co.id, Selasa (15/2/2022)
Hal senada dikatakan oleh pejabat eselon 3 yang mengaku, kalau memberikan laporan kinerja kepada Gubernur, dirinya bersama pejabat teknis harus datang ke rumah pribadi Gubernur di Kota Tangerang.
”Namanya perjalanan jauh, selain untuk tol dan bensin, mau tidak mau harus makan di luar, Kang. Namun, kalau rapat di KP3B atau rumah dinas Gubernur di kawasan Ciceri pada jam istirahat kita bisa makan pulang ke rumah,” ujarnya.
Dirinya mengatakan, sebenarnya saat uang Tukin lancar dibayarkan, dia tidak mempemasalahkan pergi rapat ke rumah pribadi Gubernur, karena bisa menyiasati dari uang Tukin untuk tol dan bensin. Namun, sejak dua bulan belakangan karena pembayaran Tukin tersendat, dia terpaksa pinjam sana sini untuk pergi rapat ke rumah pribadi Gubernur. ”Saya harus pinjam uang dulu sama istri atau tetangga untuk biaya tol dan bensin rapat ke Pinang,” cetusnya.
“Setahu saya yang namanya rapat dinas itu di kantor atau di rumah dinas,” sambungnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti yang dikonfirmasi membenarkan, sudah dua bulan uang Tukin PNS di Banten belum dibayarkan, karena saat ini masih dilakukan pembahasan di Kemendagri dan Kemenkeu.
”Saat ini masih proses pembahasan internal di Kemedagri dan Kemenkeu,” terang Rina,
Sementara Plt Sekda Banten Muhrarrom yang dikonfirmasi terkait keluhan sejumlah pejabat yang diharuskan pergi rapat ke rumah pribadi Gubernur di Pinang, Kota Tangerang, tidak merespon meski pesan yang dikirimkan melalui aplikasi whattsapp sudah dibaca dengan dua tanda centang. (yas)