INDOPOS.CO.ID – Polemik jabatan Al Muktbar sebagai Sekda Banten belum berkesudahan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diminta terbuka atas permasalahn tersebut.
Pengamat Kebijakan Publik, Ahmad Sururi menilai, pengajuan pindah yang dilakukan Al Muktabar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan alasan yang tunggal.
Menurutnya, pasti ada permasalahan yang belum terungkap sehingga menyebabkan Al ingin kembali ke Kemendagri.
Ditambah, Gubernur Banten memutuskan untuk mengisi jabatan Sekda Banten oleh Pelaksana Tugas (Plt) cenderung cepat.
Di sisi lain, pihaknya menyebutkan keputusan Al juga tidak bijak menginggalkan tugas dan fungsinya sebagai Sekda Banten dengan mengajukan pindah.
“Menurut saya ini melihatnya tidak bijak, tidak wajar punya posisi melekat, tapi ingin pindah. Cuma persoalannya bukan hanya ingin pindah saja, ada alasan, tekanan situasi. Alasannya tidak bisa berdiri sendiri kenapa ingin pindah ke Kemendagri,” katanya saat dihubungi, Minggu (20/2/2022).
Ia menerangkan, sikap Al yang menggugat Surat Keputusan Gubernur Banten ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, bagian dari tanda adanya konflik yang tidak dibuka ke publik.
“Dari sisi komunikasi publik yang tidak tuntas dari pihak gubernur dan BKD yang cenderung pasif tidak membuka ke publik persoalan sesungguhnya,” terangnya.
Di sisi lain, Sururi menduga mencuatnya Al ke publik seolah membawa misi tertentu menjelang lengsernya jabatan Wahidin Halim dari Gubernur Banten.
“Ini tidak bisa lepas dari kepentingan pribadi dibawa ke publik, ini tidak bagus sebetulnya,” ucapnya.
“Ini menjadi bom waktu. Ada kepentingan yang tersembunyi dari pak Al Muktabar, nggak ngaku mundur,” tambahnya.
Gubernur Banten diminta segera menyelesaikan persoalan ini agar birokrasi di Pemprov Banten berjalan dengan baik.
Terlebih, sejatinya langkah kebijakan Gubernur Banten dan Sekda harus beriringan demi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
“Pak gubernur harus menyelesiakan ini, jangan berpikir individu, harus demi Banten ke depan. Ini harus clear agar tubuh birokrasi di Banten nggak ada konflik. Jangan sampai tubuh birokrasi ini tidak stabil karena persolan ini,” jelasnya. (son)