INDOPOS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, pada hari pertama kerja, Jum’at (13/4/2022), menggelar Rapat Pimpinan dengan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Banten di Ruang Rapat Pendopo Gubernur Banten KP3B, Curug, Kota Serang.
“Alhamdulillah baru selesai Rapat Agenda Kerja pertama. Jam 7.15 WIB saya sudah berada di kantor bersama kepala OPD,” ungkapnya.
“Saya sampaikan arahan mandatory paska pelantikan Penjabat Gubernur kemarin,” tambah Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar.
Dikatakan, hal yang menjadi agenda selain yang sudah tersusun dalam APBD 2022, pihaknya juga melakukan langkah-langkah menuju arah visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Masih menurut Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 untuk mencapai target-target yang fokus seperti stunting dan gizi buruk.
“Kita melakukan pendekatan itu yang sudah menjadi fokus Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai kewenangan Provinsi,” tegasnya.
“Hari ini dan Sabtu sore sudah ada review base data, siapa dan dimana yang mengalami stunting dan gizi buruk,” tambah Al Muktabar.
Dijelaskan, Pemprov Banten akan bergerak dengan segala sumber daya yang dimiliki. Semua OPD memiliki tugas sesuai tugas pokok fungsinya (tupoksi). Termasuk media dan masyarakat sebagai partner kontrol dengan basis informasi akurat.
“Ada tiga level yang akan kita sentuh. Pertama charity untuk problem makan tidak makan, kedua edukasi individu sehingga menjadi keluarga mandiri, serta ketiga agenda usaha pemberdayaan yang lebih luas dan bisa dikoneksikan dengan pembiayaan,” jelas Al Mukatabar.
“Kita berharap mencapai target, seperti target Bapak Presiden, turun 14 persen tercapai,” tambahnya.
Dikatakan, pihaknya juga akan melakukan review APBD Kabupaten/ Kota untuk penanganan stunting.
“Kita minta Bupati/ Walikota mengarahkan ke situ,” ungkap Al Muktabar.
“Hampir semua daerah ada. Makanya kita lakukan pendekatan by name by address. Pemprov Banten ingin data tepat agar intervensi tepat,” tambahnya.
Dijelaskan, dalam Rapat Kerja Itu juga dibahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), agenda kerja dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk stabilitas daerah dalam rangka agenda politik 2024, reformasi birokrasi berbasis good governance dan clean governance pada wilayah yang mengalami problem. (yas)
