INDOPOS.CO.ID – Tekad Budi Darma Sumapradja dalam meriah gelar akademis Doktor patut diacungi jempol. Meski ditengah kesibukanya sebagai orang nomor dua di Dinas Sosial Provinsi Banten, namun pria yang akrab disapa Budi ini terus menyelesaikan program studinya untuk mengambil gelar Doktor di Unversitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat.
Budi menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sebagai syarat untuk mengabil gelar Doktor atau pasca Sarjana di salah satu Hotel di Kota Serang, Selasa, (16/6/2022).
Kegiatan FGD yang diselenggarakaannya ini adalah dalam rangka menyelesaikan proses disertasi di program doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian Utama Ilmu Administrasi Publik di Universitas Pasundan.
Dalam disertasinya, Budi mengambil tema Akuntabilitas Publik untuk disertasinya. Karena menurut Budi, akuntabilitas publik adalah sebuah keniscayaan pada era peningkatan kinerja selaku ASN dalam pelayanan publik.
“Program ini sangat menarik untuk menjadi bahan penelitian ilmiah, karena suatu kewajiban individu ataupun organisasi dalam menyajikan, mengungkapkan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan dan aktivitas. Nah, salah satu komponen penting untuk dilaporkan dalam akuntabilitas ini salah satunya adalah keuangan,” terang Budi kepada Indopos.co.id,Jumat (17/6/2022).
Budi menjelaskan, ia sengaja meneliti akuntabilitas publik kebijakan program Jamsosratu (Jaminan Sosial Rakyat Banten Barsatu) yang digagas oleh mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pada Dinsos Provinsi Banten. Dimana sejak diluncurkan pada 2013 lalu, program ini setiap tahunnya terus dilakukan pembenahan.
“Karena pada satu sisi, program Jamsosratu sudah jelas membantu dan terasa manfaatnya oleh masyarakat, namun akuntabilitas publiknya tetap perlu diuji secara ilmiah,” cetusnya.
Menurut Budi, dimensi Akuntabilitas Pubik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik menurut Tomkins dan Elwood adalah, mengenai dimensi akuntabilitas publik yang sedang menjadi teori ‘mainstream’ saat ini. Karena akuntabilitas merupakan aktifitas suatu pelayanan yang dilakukan suatu organisasi, sudah sesuai dengan norma dan nilai nilai yang dianut oleh rakyat dan mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesesungguhnya.
“Penelitian ini saya persembahkan untuk peningkatan kualitas public service dan performa Dinsos dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi rakyat Banten,” tandasnya. (yas)
