INDOPOS.CO.ID – Kondisi internal pemerintahan Provinsi Banten selama kurang lebih tiga bulan sejak dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar tidak baik-baik saja. Itu terjadi lantaran berbagai kebijakan kontroversi yang dikeluarkan Al Muktabar.
Dari mulai carut-marutnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA negeri yang tak transparan dan terindikasi kecurangan yang berujung banyaknya komplain masyarakat, ide Sekolah Metaverse dan SMA Terbuka yang tidak terealisasi.
Dilanjutkan kehebohan pengajuan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Perubahan SOTK yang menghapus 8 OPD yakni penggabungan 6 dinas dan 2 badan yang membuat PNS Pemprov Banten bergejolak, hingga rencana pembuatan hotel dan kantor penghubung di IKN Nusantara, Kaltim dan pembuatan rest area di pelabuhan penyeberangan Merak yang bernilai Rp 400 miliar.
Berbagai kehebohan di internal Pemprov Banten dan ruang publik itu tidak luput dari pengamatan mantan Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah yang kini menjabat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Banten.
”Saya berharap Pj Gubernur Banten yang diangkat oleh Presiden pada 12 Mei 2022 ini bisa menjalankan RPD (rencana pembangunan daerah) yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Banten yang disusun oleh kepala daerah terdahulu bersama DPRD. Pak Al Muktabar sebagai mandatori jangan melenceng dari itu,” terangnya kepada indopos.co.id di kantor DPD PDIP Banten, Serang, Sabtu (6/8/2022).
Asep juga meminta agar Pj Gubernur Banten jangan membuat kebijakan yang aneh-aneh. ”Saya sebagai warga Banten dan perwakilan partai politik berharap Pj Gubernur Banten mengkonsolidasikan OPD agar bekerja dengan baik untuk masyarakat,” terangnya juga.
Selain itu, kata Asep lagi, dirinya berharap agar tidak ada ancaman atau intimidasi kepada pimpinan OPD. ”Pj Gubernur itu harusnya meningkatkan kinerja ASN, yang melenceng diluruskan, yang baik ditingkatkan. Itu tugas seorang pemimpin,” cetus Asep.
Asep juga mengingatkan kalau jabatan Pj Gubernur Banten itu sesuai Kepres hanya berlaku selama satu tahun dan jika bagus akan diperpanjang. ”Jadi, coba selama satu tahun ini konsolidasi OPD di Pemprov Banten agar makin solid,” paparnya juga.
Asep bahkan mengomentari rencana reorganisasi birokrasi di Pemprov Banten yang akan menghapus 8 OPD terdiri dari 6 dinas dan 2 badan, yang menurutnya sangat ’progresif’ yang tidak seharusnya dilakukan Pj Gubernur Banten yang baru menjabat 3 bulan.
”Tindakan-tindakan kontroversi Pj Gubernur ini yang membuat psikologis pegawai di pemerintahan Provinsi Banten tidak kondusif. Ujung-ujungnya bila pemerintahan tidak kondusif, masyarakat yang dirugikan,” ujar juga politisi senior PDIP ini lagi.
Asep juga menyebut rencana pembangunan hotel dan kantor penghubung Provinsi Banten di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim, yang menghabiskan ratusan miliar harus dilihat apakah rencana itu sudah ada dan direncanakan dalam RPD Banten.
”Jadi patokan kerja itu RPD Banten. Kami sebagai kader PDI Perjuangan Banten, semua yang dilakukan harus berdasarkan rencana kerja yang sudah ada dan direncanakan dalam RPD Banten itu. Jadi harus kembali ke sana. Itu patokannya,” cetus Asep juga.
Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku tidak antikritik terkait berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, politisi, dan kalangan DPRD Provinsi Banten terkait berbagai kontroversi rencana yang akan dia lakukan.
”Tapi juga harus dilihat sisi positifnya. Seperti rencana pengurangan 8 OPD itu juga ada sisi positifnya. Salam sehat dan bahagia,” tulis Al Muktabar dalam pesan WhatsApp kepada media ini. (yas)
