INDOPOS.CO.ID – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten tengah melakukan verifikasi faktual terhadap 17.559 tenaga honorer alias non-ASN lingkup Pemprov Banten, sebelum diusulkan ke Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) pada akhir September 2022 ini.
Kepala BKD Provinsi Banten, Nana Supiana mengatakan bahwa verfikasi faktual dilakukan adalah dalam rangka memastikan kecocokan, kebenaran dan keabsahan data-data non-ASN yang diusulkan masing-masing kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Ini demi menjaga prinsip kehati-hatian, kecermatan dan presisi karena ini menyangkut orang. Jangan sampai ada orang yang berhak tapi ketinggalan. Sekaligus untuk membandingkan antara data dan fakta-nya dilapangan seperti apa,” terang Nana, Kamis (15/9/2022).
Dikatakan, jika sudah rampung, akhir pekan ini BKD Banten secara transfaran akan mengumumkan hasil verifikasi data faktual non-ASN Pemprov Banten. “Setelah diumumkan, silakan tuh semuanya boleh cek masing-masing. Apakah nama yang bersangkutan muncul atau tidak dan kalau merasa ada yang tidak pas misalnya, kita berikan masa sanggah selama lima hari kerja,” jelas Nana.
Seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia diberi tenggat penyampaian usulan data non-ASN oleh Pemerintah Pusat hingga 30 September 2022. Selanjutnya, selama Okotober Pemerintah Pusat melakukan verifikasi dan validasi kembali data-data usulan daerah tersebut. Artinya Pemprov Banten hanya memilki waktu dua minggu ke depan sebelum penutupan penyampaian usulan.
“Walau demikian, kita tidak mau tergesa-gesa namun tetap menggunakan sisa waktu seoptimal mungkin agar menghasilkan data yang clear. Intinya kita tidak ingin ada yang dirugikan dan memastikan mendapatkan hak yang sama,” tandasnya. (yas)