INDOPOS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar diminta meningkatkan komunikasi dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar pembangunan dan reformasi birokrasi berjalan efektif.
“Sudah lebih 3 bulan Al Muktabar menjabat sebagai Pj Gubernur namun pembangunan di Banten masih jalan di tempat dan reformasi birokrasi juga berjalan stagnan akibat lemahnya komunikasi antara kepala daerah dangan bawahannya termasuk dengan stakeholder,” ujar Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Serang, Matin Syarkowi dalam keterangannya, Rabu (12/10/2022).
Ia mengatakan, salah satu bukti amburadul reformasi birokrasi di Banten adalah dianulirnya mutasi 4 orang pegawai negeri sipil (PNS).
”Bukti amburadulnya reformasi birokrasi, dan tidak adanya komunikasi antara Pj Gubernur dengan bahawannya adalah dibatalkannya mutasi 4 orang PNS Banten oleh Kemendagri,” tuturnya.
Padahal, kata Matin, seorang kepala daerah atau pemerintahan itu tidak lepas dari kompromi politik yang bersifat positf.
”Tidak bisa misalnya, karena merasa dirinya merasa paling bersih, sementara pihak lain dianggap tidak bersih yang nantinya akan menjadikan komunikasi kurang lancar. Ini tidak bisa dibiarkan, sebab akan berdampak terhadap kepentingan masyarakat Banten dan masyarakat Banten yang akan menjadi korban,” tegasnya.
Dia menyarankan kepada Pj Gubernur bersikap terbuka, bukan lagi persoalan benar dan tidak benar, karena menyangkut karakrter manusia itu adalah waktu nantinya yang akan menilai.
”Yang penting jangan ada basa basi, karena kita sebagai warga Banten menghendaki Banten bisa lebih maju,” tutupnya.(yas)