INDOPOS.CO.ID – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengapresiasi tumbuhnya pers di daerah dan sepakat pers tak boleh dibungkam. Pers harus merdeka.
Hal ini dikatakan Edy Rahmayadi ketika menerima kunjungan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Rabu (9/11/2022).
Edy Rahmayadi menilai pers tidak boleh dibungkam. Salah satu peran pers adalah mengkritik kebijakan namun bukan bersifat sentimen apalagi tendensius.
“Saya termasuk tipe yang tidak alergi terhadap kritik, tapi saya kecewa bila kritik dilandasi oleh kepentingan, sentimen pribadi dan tendensius,” ujar mantan Pangkostrad ini didampingi Kadis Kominfo Sumut Ilyas S Sitorus.
Ketua Umum PWI Pusat hadir ke Medan didampingi pengurus PWI Pusat, Muhamad Ihsan, dan Dar Edi Yoga untuk memantapkan program Hari Pers Nasional yang akan digelar di Sumut pada Februari 2023.
Edy Rahmayadi menyatakan Pers wajib dipelihara oleh negara karena pers di awal terwujudnya Indonesia merdeka, ikut memerdekakan bangsa ini.
“Jadi negara ini merdeka tidak hanya karena senjata, tapi juga karena penanya wartawan yang menyuarakan api perjuangan untuk Indonesia merdeka,” tegas Edy Rahmayadi.
Sebagai mantan Pangkostrad Edy menyebut sesungguhnya intel yang paling tinggi itu pers. Pers bisa membuka sesuatu yang belum diketahui publik. Oleh karenanya pers jangan dikerdilkan, apalagi mau dikerdilkan karena kepentingan. Pers harus berdiri dan berbuat untuk kepentingan rakyat.
“Kembalikan pers ke hati rakyat,” ujar Edy seraya menyatakan dirinya menyimpan koleksi koran terbitan tahun 1937.
Dalam pertemuan ini Ketua Umum PWI Atal S Depari menyatakan tagline Hari Pers Nasional di Sumatera Utara pada 9 Februari 2023 adalah “Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat” dan akan mengeluarkan DEKLARASI MEDAN di Hari Pers Nasional.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mendukung kegiatan HPN di Sumut dengan harapan pertemuan nasional para jurnalis ini harus bisa memberikan buah pikiran, gagasan yang dapat memberi manfaat bagi daerah maupun pusat.
Paling tidak Edy Rahmayadi berharap menunjukkan komitmennya untuk membangun negara dan daerah (gin)
