INDOPOS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dan PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten, harus fokus membangun bisnisnya dalam konteks pemberdayaan dan ketahanan pangan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Banten. Direktur PT ABM diimbau untuk tidak terpengaruh dengan dinamika internal terkait rencana pergantian komisaris.
Pergantian komisaris telah diatur dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
“Karena gerak langkah BUMD di Banten ini memiliki pengaruh signifikan terhadap salah satu upaya membangun ketahanan pangan di Banten. Isu ketahanan pangan semakin mencuat dalam prediksi krisis global di tahun mendatang. Hal ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Apalagi sampai dibiarkan tidak memiliki perencanaan terhadap upaya menjaga ketahanan pangan,” tegas Asep Rahmatullah, Kamis (10/11/2022).
Asep yang juga mantan ketua DPRD Banten itu mengungkapkan, saat ini negara-negara di Eropa telah memasuki krisis pangan dan energi dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.
Asep menegaskan sudah saatnya Pj Gubernur Banten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan PT ABM merespons masalah ketahanan pangan dengan serius, karena ketersediaan beras di Banten masih surplus dinamis. Stok beras di Banten sampai dengan Desember tahun ini hanya memilki 15.429 ton.
Menurut Asep, ada beberapa persoalan yang segera perlu dituntaskan, yakni ketersediaan cadangan pangan daerah, subsidi komoditas pangan dan dukungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Persoalan yang nampak dari persoalan ketahanan pangan di Banten saat ini adalah minimnya ketersediaan kedelai. Padahal kedelai sangat dibutuhkan industri skala kecil dan skala masif di mana kedelai menjadi panganan kebanyakan masyarakat seperti tahu dan tempe.
“Pj Gubernur Banten harus segera berkoordinasi dan mendorong PT ABM untuk menyelesaikan semua persoalan internal yang ada, seperti pergantian komisaris dan memantau perkembangan usaha yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan strategi perencanaan bisnis yang dilakukan. Apakah telah menjadi bagian yang mendorong kemajuan pelaku agrobisnis di Banten, seperti petani, nelayan dan UMKM. Jika belum maka harus segera dievaluasi,” tutur Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Banten tersebut.
PT ABM kata Asep, juga akan menjadi tolok ukur keberhasilan dan kepedulian kepemimpinan daerah di Banten dalam memajukan agrobisnis.
Sebelumnya, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani mengatakan dalam konteks Indonesia, cadangan beras di Perum Bulog pada Oktober hanya sebesar 673.613 ton, lebih kecil dibandingkan Oktober pada tahun lalu, sebesar 1,25 juta ton.
Adapun ketersediaan kedelai lebih memprihatinkan, oleh karenanya pemerintah berencana mengimpor 300 ribu ton kedelai. (dam)