INDOPOS.CO.ID – Kredibilitas Septo Kalnadi sebagai pejabat eselon 2 di lingkungan Pemprov Banten patut dipertanyakan. Pasalnya, pernyataan Septo sebagai Kepala Dinas Tenaha Kerja (Disnaker) Provinsi Banten yang berhasil membuat gaduh ruang publik dan membuat resah kalangan karyawan pabrik yang disebut akan hengkang dari Banten ke Jawa Tengah tampaknya tidak bersahabat dengan wartawan.
Saat dikonfirmasi terkait dengan statmennya yang dimuat di berbagai media lokal dan nasional tersebut, kandidat yang digadang-gadang akan menggantikan M Tranggono sebagai Pj Sekda Banten ini menjawab dengan ketus saat disinggung terkait pernyatannya tersebut.
”Nggak ada tanggapan, baca aja berita yang beredar ya,” jawab Septo ketus melalui pesan WhatsApp kepada indopos.co,id, Minggu (13/11/2022).
Ia juga tidak akan mau mengomentari persoalan 3 pabrik raksasa di Banten yang sebelumnya dinyatakannya akan pindah ke Jawa Tengah tersebut. ”Sekarang saya akan diem aja. Gak akan komen ya nanti diadukan ke polisi kalo setiap saya komen,” sindirnya kepada Moch Ojat Sudrajat yang mengancam akan melaporkan dirinya ke polisi dengan tudingan penyebaran berita bohong.
Bahkan saat ditegaskan, apakah benar 3 pabrik raksasa di Banten yang akan pindah beroperasi ke Jawa Tengah, mantan anggota KPU yang dikenal dekat dengan mantan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Pj Gubernur Al Muktabar ini menjawab bahwa dia bukan seorang peramal. ”Nggak paham juga saya, bukan peramal saya nya,” tulis Septo melalui pesan WhatsApp.
Pakar hukum Tata Negara Yhanu Setyawan juga sangat menyesalkan pernyataan Kepala Disnaker Banten yang telah membuat gaduh di ruangan publik, dan membuat resah para karyawan pabrik yang disebutkan akan eksodus ke Jawa Tengah.”Tapi ini sekarang fenomenanya, pejabat sering offside dan bahkan potensial dianggap nyebar hoax/rumours,” kata Yhanu.
Yhanu menambahkan, apa yang dilontarkan oleh Kadisnaker Banten di ruang publik yang telah berhasil membuat gaduh dan meresahkan para pekerja menunjukna kualiats kerja yang tidak menngembirakan.”Itu menunjukan kualitas kerja pejabat yang tidak menggembirakan, karena salah dalam memahami gejala dan keliru membaca data,” tandas Yhanu.(yas/dam)
