INDOPOS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan kolaborasi dan komunikasi sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Perilaku antikorupsi menjadi modal penting dalam pembangunan.
Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar pada diskusi kelompok terpumpun atau (focus group discussion/FGD) dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 dengan tema “Indonesia Pulih, Berani Lawan Korupsi” di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang. Selasa (13/12/2022).
“Karena dengan kolaborasi dan komunikasi bisa dijadikan modal sosial kita untuk menjalin hubungan, hingga rukun dalam melaksanakan praktik baik di segala kegiatan,” jelasnya.
Menurut Muktabar, hal tersebut sama saja dengan menjaga harga diri bangsa dalam tatanan global agar bisa menjadi bangsa yang bermartabat.
“Itulah sosial kapital kita yang harus kita jaga dan kuatkan dalam diri masing-masing,” tuturnya.
“Dengan memposisikan praktik baik sebagai harga diri bangsa, mampu mengedepankan antikorupsi yang menjadi modal penting kita,” lanjutnya.
Selain itu, Muktabar juga berharap kolaborasi dan komunikasi dalam penerapan antikorupsi ini haruslah dipersembahkan kepada masyarakat. Sehingga secara tidak langsung mampu mendedikasikannya dalam pembangunan Banten.
“Karena pemerintah yang baik merupakan peta jalan dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan serta mengevaluasi semua kondisi yang sedang dihadapi dan diharapkan oleh masyarakat.
“Pada kegiatan ini, Kepala Daerah hadir dan bisa kita jadikan support untuk membangun semangat terus memaksimalkan berbagai usaha di berbagai kegiatan antikorupsi,” terangnya.
Dengan beberapa perkara yang masih ada, Kajati Banten berharap mewujudkan keberhasilan dalam melakukan strategi antikorupsi bisa berjalan dengan tujuan yang sama menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan bebas dari perkara-perkara korupsi.
“Pembangunan dilakukan dengan baik dan ini demi kepentingan masyarakat Banten, artinya dengan ada perkara ini masih ada yg kurang maksimal dan kita harus tangani itu,” tuturnya. (yas)
