INDOPOS.CO.ID – Tokoh pemuda adat Tabi, Aris Kreutha mengatakan, sejauh ini pembangunan di wilayah Provinsi Papua belum berjalan efektif meski sudah dikucurkan banyak dana. Salah satu sebabnya adalah tingginya kasus korupsi.
Karena itu, ia meminta pemerintah agar sistem pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara di Papua harus lebih ditingkatkan. Ia menaruh harapan pemerintah untuk menata ulang sistem pengawasan, khususnya terkait pengelolaan dana Otsus Papua Jilid II.
“Selama ini, sistem pengawasan juga lemah. Mudah-mudahan dengan dibentuknya Badan Pengarah Papua pengawasan lebih melekat. Kalau seandainya dana Otsus sejak pertama awal turun digunakan untuk kesejahteraan rakyat, pasti rakyat sudah maju,” ungkap Akre dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12/2022).
Lemahnya pengawasan, lanjut dia, memberi peluang kepada oknum-oknum pengelola anggaran pembangunan di tanah Papua leluasa melakukan penyimpangan untuk memperkaya diri. Ia meyakini, jika pengawasan sudah dibenahi secara sungguh-sungguh, niscaya dana Otsus Jilid II akan lebih berdaya guna untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.
“Jadi pengawasan itu hal yang paling penting, saya sepakat dengan lembaga yang dibentuk oleh Jakarta dalam hal ini Wakil Presiden ini sebagai ketua, mudah-mudahan pengawasan itu terus, sampai turun di tingkat kabupaten/kota,” katanya.
“Jadi, Badan ini harus ketat kepada kepala-kepala daerah, dana Otsus peruntukkannya untuk apa, baru itu dipublikasi supaya rakyat tahu, transparan,” imbuhnya.
Menurut dia, penetapan tersangka kepada Gubernur Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa oknum pejabat di beberapa kabupaten yang pernah berurusan dengan lembaga antirasuah itu adalah indikasi maraknya kasus korupsi di Bumi Cenderawasih ini.
“Kami minta bagaimana supaya ada kerja sama dari Pak Lukas Enembe (Gubernur Papua) sendiri untuk mempertanggungjawabkan itu secara gentle di depan KPK. Itu harapan kami semua,” ungkapnya.
Ia menyebut, akibat korupsi pula, pembangunan manusia Papua sepanjang Otsus Papua bergulir, boleh dibilang gagal.
“Itu sebenarnya bukan kesalahan Jakarta, tapi yang lebih saya lihat dari satu sisi bahwa ini kesalahan kita orang asli Papua yang disebut ahli politik Papua. Menggunakan jabatan yang dititipkan oleh Tuhan dan rakyat, tidak pakai hati,” ujarnya. (ibs)