INDOPOS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengapresiasi kinerja jajaran Satgas Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Banten yang berhasil menangkap pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog. Saat ini Pemerintah tengah bekerja keras untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tercukupi di tengah kondisi situasi global yang kurang baik.
“Kita selalu berkordinasi dengan jajaran Polda Banten. Karena kita juga bersama-sama masuk dalam jajaran Satgas ketahanan pangan daerah dan juga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID),” kata Al Muktabar, Sabtu Banten (11/2/2023).
“Berkat ketajaman analisa yang dilakukan Polda Banten, saat ini ada tujuh pelaku yang diduga telah melakukan tindakan kejahatan penyalahgunaan beras Bulog dengan kualitas medium yang dikemas ulang (repacking) menjadi beras premium,” tambahnya.
Dikatakan, karena dikemas menjadi beras premium, harga satuannya pun terjadi peningkatan. Yang semula hanya Rp8.300/kg untuk beras medium dari Bulog, menjadi Rp12.500/kg untuk beras premium di pasaran. Setelah dilakukannya pengungkapan kasus ini, diharapkan dalam waktu dekat harga beras di pasaran bisa Kembali normal.
“Kita terus upayakan harga beras itu menjadi normal Kembali. Semuanya kita bergandengan tangan, dari mulai Polda Banten sampai Bulog itu sendiri,” kata Al Muktabar.
Dijelaskan, dalam beberapa bulan terakhir, inflasi di Banten pada Desember 2022 terkendali dengan baik, di bawah angka nasional. Dalam perkembangan terakhir meningkat yang dipicu oleh kenaikan harga beras. Untuk menata tata niaga pangan di Provinsi Banten agar lebih baik dan meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan seperti ini, dalam waktu dekat Al Muktabar mengaku akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tata kelola niaga.
“Itu langkah awal cepat yang akan kita lakukan, meskipun idealnya hal itu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Nanti itu juga akan kita rencanakan bersama teman-teman di DPRD Provinsi Banten,” ujarnya.
Sementara itu Dirut PT Bulog Budi Waseso mengungkapkan, pada tahun 2023 ini Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 2,4 juta ton. Jumlah itu diperuntukkan kebutuhan Operasi Pasar (OP) sebanyak 1,2 juta ton, untuk cadangan utuh tetap 1 juta ton dan sisanya untuk mengantisipasi adanya bencana alam.
“Kita upayakan kebutuhan itu bisa diutamakan dari pasokan lokal, apalagi bulan Maret 2023 besok kita sudah memasuki panen raya,” katanya.
Terkait dengan beras Bulog yang disalahgunakan tersebut, itu merupakan beras impor yang dilakukan Pemerintah beberapa waktu lalu sebagai salah satu upaya stabilisasi harga di pasaran. Ada beberapa negara importir yang masuk, seperti Vietnam, Thailand, Pakistan, dan sedikit dari Myanmar.
“Total ada 500 ribu ton yang kita impor karena dalam kondisi darurat. Nah, yang disalahgunakan oleh para pelaku itu salah satunya beras yang dari impor itu, yang berasal dari Vietnam,” ungkapnya.
Budi berharap, pihak kelopisian bisa mengusut kasus ini sampai tuntas, masalahnya hal ini menyangkut kepada urusan perut masyarakat Banten. “Saya mendukung pengusutan ini secara tuntas sampai ke akar-akarnya. Kita juga sangat terbuka untuk dilakukan penyelidikan jika memang ada yang terindikasi ikut terlibat,” tambahnya.
Sementara itu Kapolda Banten Rudy Heriyanto Adi Nugroho menambahkan, pihaknya sudah melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus ini sejak beberapa waktu lalu, namun baru kemarin bisa dilakukan penindakan setelah ditemukan bukti yang cukup.
“Kita akan usut kasus ini sampai tuntas. Gas pol terus sampai tuntas ke akar-akarnya supaya ada pihak yang bertanggungjawab, karena ini merupakan persoalan yang menyangkut urusan perut masyarakat,” katanya.
Terhadap barang bukti yang disita itu, Rudi mengaku sebagian akan disisikan sebagai barang bukti di pengadilan. Sedangkan sebagian besar lainnya akan didistribusikan ke pasaran di wilayah Provinsi Banten. “Dengan begitu mudah-mudahan stabilisasi harga beras bisa dikembalikan dan inflasi bisa ditekan kembali,” ujarnya. (yas)
