INDOPOS.CO.ID – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Provinsi Banten, akan mengoptimalkan penggunaan anggaran publikasi untuk kemajuan Banten, agar berbagai program dan kebijakan agar bisa diketahui oleh publik.
Hal ini dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo-SP Provinsi Banten, Didi Hadiyatna menyikapi dikembalikannya anggaran publikasi dari Biro Administrasi dan Rumah Tangga Pimpinan (ARTP) ke pihaknya.
“Kami akan berusaha semaksmimal mungkin untuk mengoptimalkan anggaran publikasi yang ada untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan, program, dan potensi daerah ke publik melalui media massa,” terangnya kepada media, Selasa (21/2/2023).
Menurut Didi, kendati anggaran publikasi tahun ini tidak sebesar tahun tahun sebelumnya, namun tidak menjadi halangan bagi Dinas Kominfo-SP untuk menjalin kemitraan dengan berbagai kalangan dan unsur media massa.
”Kemitraan itu ‘kan tidak hanya diukur dari berapa besar kita bisa memberikan kue iklan kepada media massa namun juga rasa tanggungjawab bersama untuk kemajuan Banten,” cetusnya.
Didi menambahkan, dengan anggaran yang tidak maksimal ini pihaknya akan menununjukan kepada publik bahwa Kominfo-SP sebagai corongnya pemerintah akan terus giat melakukan sosialiasi berbagai program, kebijakan, dan potensi daerah baik melalui media massa maupun media sosial.
“Insya Allah, meski anggaran publikasi kami kecil tahun ini tidak akan menjadi kendala untuk menyosialiasikan berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Banten di bawah kendali Pj Gubernur pak Al Muktabar,” tegasnya.
Didi berharap, dengan anggaran publikasi yang sangat terbatas melalui Anggaran Pendapatan Belanja Dearah (APBD) murni tahun ini dapat dimaklumi oleh perusahaan media massa baik lokal maupun nasional.
“Anggaran publikasi itu tidak hanya terpusat di Dinas Kominfo-SP namun di berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga ada yang mengalokasikan untuk publikasi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pada anggaran perubahan nanti pihaknya akan mengajukan penambahan untuk publikasi di media massa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar penyampaian program, kebijakan, dan potensi daerah bisa lebih masif disosialiasikan kepada publik melalui media massa, baik cetak, elektronik maupun media online.
”Pada anggaran perubahan mendatang kami akan mengajukan penambahan angraan untuk publikasi,” tuturnya. (yas)