INDOPOS.CO.ID – Sejumlah nama pejabat eselon 1 dari Kementerian dan Lembaga Negara kini mulai bermunculan menjelang pengusulan 3 calon Penjabat Gubernur Banten oleh DPRD kepada Menteri Dalan Negeri (Mendagri), menyusul habisnya masa jabatan Pj Gubernur Banten Al Muktabar pada 12 Mei 2023 mendatang.
Munculnya nama nama pejabat eselon 1 dari pemerintahan pusat ini disambut pro kontra oleh masyarakat, karena ada sebagian masyarakat yang menginginkan calon Pj Gubernur yang diusulkan oleh DPRD Banten nantinya harus berasal dari Banten atau putra daerah.
Menyikapi hal ini, pegiat anti korupsi Banten yang juga Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada mengatakan, munculnya nama nama baru dalam bursa calon Pj Gubernur Banten harus disikapi positif.
“Sekarang kan sudah banyak muncul nama-nama. Ini bagus. Syukur-syukur sosok eselon 1 di lingkungan Kementerian atau Lembaga Negara tersebut adalah orang Banten sendiri. Jadi selain cakap, mau dan mampu merangkul berbagai komponen Banten, dan juga tau karakteristik masyarakat Banten,” ujar Uday yang getol mengungkap kasus korupsi di Banten ini kepada indopos.co.id, Kamis (30/3/2023).
Namun demikian, pihaknya meminta kepada DPRD Banten untuk mempertimbangkan secara matang dalam mengusulkan kembali Al Muktabar untuk menjadi calon Pj Gubernur.
“Bagi kami, Al Muktabar sudah tidak layak untuk diusulkan kembali. Rakyat Banten tidak butuh Penjabat Gubernur yang one man show dan menjadi pemberi harapan palsu,” cetusnya.
Sebab menurut Uday yang berhasil membongkar kasus korupsi dana hibah pondok pesantren dan pengadaan lahan SMKN 7 Tangerang Selatan ini, Banten butuh sosok Pj Gubernur yang tidak membuat gaduh di lingkungan Pemprov Banten dan mampu merangkul berbagai komponen. “Seorang Penjabat Gubernur itu tidak memiliki legitimasi rakyat, itu yang harus diingat,” tandasnya. (yas)