Kemendagri Akan Check Ada Tidaknya Usulan Mutasi dari Pemprov Banten

Kemendagri Akan Check Ada Tidaknya Usulan Mutasi dari Pemprov Banten - benny irwan - www.indopos.co.id

Kapuspen Kemendagri, Benny Irwan (istimewa)

INDOPOS.CO.ID – Adanya issu mutasi, rotasi dan pengukuhan ratusan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten menjadi tanda tanya di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Pasalnya beredar berbagai spekulasi liar di kalangan ASN terkait isu mutasi, rotasi, promosi dan pengukuhan dari jabatan struktural ke fungsional tersebut.

“Infonya isi rekomendasi dari Kemendagri itu hanya untuk pelantikan dan pengukuhan jabatan yang sekarang diisi oleh Plt (Pelaksana Tugas) dari struktrual ke fungsional, bukan ijin untuk mutasi, rotasi dan promosi,” ungkap seorang ASN di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) kepada indopos.co.id, Senin (3/4/2023).

Sementara Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan yang dikofirmasi indopos.co.id, apakah sudah ada surat izin untuk pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ASN di Pemprov Banten, malah balik bertanya, apakah sudah ada surat permohonan resmi usulan mutasi dari Pemprov Banten kepada Kemendagri.

“Apakah Pemprov Banten sudah mengusulkan mutasi secara resmi ke Kemendagri,” ujar Benny balik bertanya.

Benny mengaku belum mengetahui ada dan tidaknya surat izin pelaksanaaan mutasi, rotasi dan promosi ratusan ASN di Pemprov Banten. ”Saya akan check ya mas,” kata Benny singkat.

Sebelumnya, mantan Gubernur Banten periode 2017-2022 Wahidin Halim juga menyoroti rencana mutasi ratusan orang ASN yang akan dilakukan oleh Pj Gubernur menjelang berakhirnya masa jabatan Al Muktabar sebagai seorang Pj.

Mantan Wali Kota Tangerang dua periode ini menduga, rencana mutasi ratusan orang eselon 3 dan 4 di luar pengukuhan Plt ratusan ASN yang beralih fungsi dari pejabat struktural menjadi fungsional adalah sebagai dendam politik.

“Ngapain sih udah mau berhenti masih mau mutasiin orang. Dendam amat. Justru menjelang tahun politik 2024 ini harus dijaga kondusitivitas daerah,” cetusnya.

Sejauh ini, belum ada tanggaan dari kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Banten Nana Supiana, apakah rekomendasi dari Kemendagri itu hanya untuk pelantikan dan pengukuhan pejabat yang yang sekarang di Plt kan atau rekomendasi untuk mutasi, rotasi dan promosi.

Beberapakali dihubungi melalui sambungan telepon meski dengan nada sambung berdering, namun Nana yang biasanya selalu ramah menjawab pertanyaan wartawan ini tidak merespon.

Demikian juga,ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp meski pesan yang dikirimkan sudah dibaca dengan dua tanda centang biru namun juga tidak berbalas. (yas)

Exit mobile version