INDOPOS.CO.ID – Dua tokoh masyarakat Banten berpengaruh, yaitu Mulyadi Jayabaya (JB), mantan Bupati Lebak dua periode, dan Wahidin Halim (WH), mantan Gubernur Banten periode 2017-2022, sepakat dengan langkah yang akan ditempuh oleh sejumlah tokoh pendiri Provinsi Banten dan ulama yang akan menghadap presiden Joko Widodo dalam menolak Al Muktabar menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Banten periode kedua.
“Saya sepakat dengan langkah yang akan ditempuh oleh tokoh masyarakat, tokoh pendiri Provinsi Banten yang akan menghadap pak presiden dalam menolak Al Muktabar menjadi Pj Gubernur Banten lagi,” ujar JB kepada indopos.co.id, Senin (10/4/2023).
Bahkan, Jayabaya yang juga pengusaha Nasional ini akan ikut bersama para tokoh pendiri Banten dan ulama menghadap presiden dalam menyampaikan aspirasinya tersebut.”Saya siap bergabung dengan para tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi langsung kepada bapak presiden,” tegasnya.
Hal senada dikatakan oleh Wahidin Halim, mantan Gubernur Banten dan Wali Kota Tangerang dua peroode yang mengaku, akan mengkonsolidasikan para ulama kharismatik Banten untuk ikut bersama sama menghadap presiden dalam menolak Al Muktabar menjadi Pj Gubernur Banten lagi.
”Saya siap mengajak para alim ulama, termasuk ulama kharismatik Banten KH Muhtadi untuk ikut bersama sama berjuang, agar presiden tidak lagi memilih Al sebagai Pj Gubernur Banten,” ujar WH.
Menurut WH, aspirasi harus disampaikan meski ke langit sekalipun jika memang itu adalah untuk kebaikan bagi masyarakat banyak. ”Aspirasi harus disampaikan meski ke langit sekalipun,” cetusnya.
Menyikapi langkah yang akan diambil oleh para tokoh masyarakat dan pendiri provinsi Banten yang akan menghadap presiden dalam persoalan usulan nama calon Pj Gubernur Banten ini mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan publik Moch Ojat Sudrajat.
Ojat berharap kepada para senior dan tokoh pendiri Banten, termasuk ulama memberikan contoh dan suri tauladan yang baik, dengan menghargai proses penunjukan Pj Gubernur Banten oleh Presiden atas usulan dari DPRD.
“Kemendagri telah bersurat kepada DPRD Banten, untuk meminta 3 nama yang diusulkan untuk calon Pj Gubernur Banten kepada Kemendagri dan diteruskan kepada Presiden, dan DPRD Banten telah memenuhi hal itu,” terang Ojat.
Menurut Ojat, terkait penyampaian aspirasi dari para tokoh masyarakat yang disampaikan ke DPRD Banten, namun tidak diakomodir sebaiknya diterima dengan lapamg dada dan tidak mudah ngambek.
“Nyata dan faktanya, ada juga elemen masyarakat Banten yg mendukung Al Muktabar. Seperti dari ICMI ( meskipun suaranya tidak bulat), Forwatu, IKA Untirta, elemen mahasiswa yang mungkin jika di polling bisa 99 persen,” tuturnya.
Apalagi kata Ojat, alasan menolak Al Muktabat hanya karena sulit bertemu dan tidak punya waktu untuk berdiskusi.”Menurut saya itu alasan yang tidak berbasis prestasi kerja dan berbasis data, alasannya lebih bersifat privat,” cetusnya
“Hal tersebut bisa saja terjadi karena dengan kesibukan Pj Gubernur Banten sehingga mungkin tidak seleluasa dulu,” sambungnya.
Sebelumnya, tokoh masyarakat dan pendiri Provinsi Banten yang diwakili oleh H Mardini mengaku kecewa terhadap para aggota DPRD Banten yang tidak mengakomodir sama sekali aspirasi yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat dan pendiri Provinsi Banen, termasuk dari mantan ketua KPK RI periode pertama Taufiqurahman Ruki yang berasal dari Desa Kumpay, Kecamatan Banjarsari,Kabupaten Lebak yang menolak masuknya kembali nama Al Muktabar untuk diusulkan kembali menjadi calon Pj Gubernur Banten.
Bahkan, Mardini mengancam akan menghadap presiden bersama para tokoh masyarakat dan ulama agar presiden tidak menunjuk kembali Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten periode kedua. (yas)