INDOPOS.CO.ID – Beredarnya foto kebersamaan rombongan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dengan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar di grup WhatsApp ASN dan wartawan saat kunjungan kerja ke Provinsi Banten, disesalkan oleh mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Derah (Otda) Kemendagri Soni Soemarsono.
Menurut Soni yang juga mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara ini, tidak ada hal tentang etika dan tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang Pj kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati dan Wali Kota, ketika menjamu pejabat dari pusat atau mitra kerja saat berkunjung ke daerah dalam rangka dinas, karena anggaran untuk hal itu memang sudah disediakan.
“Justru yang aneh itu adalah, bagaimana foto tersebut bisa didapatkan dan bahkan diedarkan. Ini masalah yang sangat serius, karena sama saja mempermalukan kepala daerah Banten yang seakan-akan tidak ikhlas menjamu tamu,” ujar Soni kepada indopos.co.id, Senin (17/4/2023).
Apalagi,kata Soni, foto yang beredar tersebut dinarasikan ada kaitan dengan perpanjangan masa jabatan Pj Gubernur dan rencana mutasi, rotasi dan promosi di lingkungan Pemprov Banten.
“Perpanjangan masa jabatan Pj Gubernur itu adalah hak prerogatif presiden, dan persoalan mutasi, rotasi dan promosi adalah kebutuhan organisasi yang menjadi hak prerogatif kepala daerah sebagai PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” ungkap Soni.
Soni yang juga mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, seorang Gubernur itu memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah, keprotokolan dan kehumasan (public relation) yang disediakan anggaran operasional pimpinan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
“Salah satu anggaran yang disediakan oleh APBD untuk kepala daerah itu adalah memberikan jamuan kunjungan tamu dari pusat dan mitra kerja,” cetusnya.
Sehingga Soni juga merasa heran, ada pihak pihak yang meributkan persoalan kepala daerah yang menjamu tamu dari pusat yang datang ke daerah hanya sekadar makan dan memberikan oleh oleh khas di daerah tersebut yang anggarannya berasal dari biaya makan minum pimpinan.
”Sesuatu yang sangat wajar dan tak perlu diributkan. Saya tiga kali jadi Pj Gubernur juga melakukan hal yang sama dan tidak masalah, karena hospitality sebagai Gubernur harus bagus,” tandasnya. (yas)