INDOPOS.CO.ID – Ditunjuknya Soni Sumarsono menjadi ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas membawa angin segar untuk reformasi birokasi di Indonesia.
Maklum, selain Soni sudah sangat berpengalaman di birokrasi, juga dikenal sebagai akademisi dan praktisi yang mumpuni, dan pernah menduduki berbagai jabatan strategis dan prestisius di pemerintahan.
Menyikapi penunjukan Soni sebagai ketua TIRB ini, pakar Ilmu Pemerintahan dan Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan dan Kerja Sama Perguruan Tinggi MIPI (Masyarakat Imu Pemerintahan Indonesia) DR Muhadam Labolo sangat optimistis Soni akan mampu memberikan konstribusi dalam perbaikan layanan birokrasi, dan memberikan saran dan rekomendasi kepada MenpanRB dalam hal reformasi birokrasi.
“Pertama, tentu saja yang bersangkutan punya pengalaman panjang dalam bidang birokrasi. Itu bisa dijadikan modal untuk melakukan evaluasi reformasi birokrasi,” ujar dosen senior di Isttitut Pemerintahn Dalam Negeri (IPDN) ini kepada indopos.co.id, Selasa (1/8/2023)
Labolo menambahkan,dengan memiliki jaringan di berbagai kalangan juga dapat membantu mengundentifikasi apa yang selama ini menjadi hambatan dalam reformasi birokrasi.
“Pak Soni punya akses dengan berbagai kalangan, khususnya ekspert bidang reformasi birokrasi. Itu bisa membantu dalam mengidentifikasi apa yang selama ini tak jalan. Misalnya dalam 8 area reformasi itu mana yang stagnan,” terangnya.
Dikatakan, dari dua agenda besar reformasi struktural dan kultural, mana yang tidak punya roadmap jelas yang bisa dicarikan solusinya oleh Soni Sumarsono.
“Sepengetahuan pendek saya selama ini, yang jalan itu hanya reformasi struktural, reformasi kulturalnya tak punya roadmap sampai ke daerah. Akibatnya ada daerah yang melakukan reform struktural tetap jalan di tempat, karena aspek kulturalnya nggk berubah. Disiplin tak berubah, mental korupsi dan suap tak berubah, kinerja tak berubah, produktivitas birokrasi gitu-gitu aja meski angka remunerasi bertambah. Belum lagi daerah yang sama sekali tak punya roadmap reformasi birokrasi, ya pasti jadul,” tutur Labolo.
Hal senada dikatkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana yang optimistis, Soni Sumarsono akan membawa angin segar untuk perbaikan layanan birokarsi di Indonesia, sehingga penunukan Soni Suariso menjadi ketua TIRBN oleh MenPANRB sudah sangat tepat, mengingat Soni sudah sangat berpangalaman dalam bidang birokrasi, dan integritasnya sudah tidak perlu diragukan lagi.
“Sudah sangat tepat pak Menteri PAN-RB menunjuk beliau menjadi ketua TIRBN. Saya berharap amanah ini dapat dijalan dengan baik oleh pak Soni, selamat bertugas demi kemajuan pelayanan birokrasi di Indonesia,” ujar Nana.
Sebelumnya, Menteri PANRB Azwar Anas menunjuk Soni Sumarsono sebagai ketua TIRBN menggantikan ketua TIRBN sebelumnya DR J Kristiadi yang wafat.
Sosok Soni Sumarsono sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Maklum, berbagai jabatan prestisius pernah disandang oleh pria kelahiran 22 Februrai 1959 di Tulung Agung, Jawa Timur ini.
Dari mulai menjadi Dirjen Otda Kemendagri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), hingga Plt Gubernur DKI Jakarta menggantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tahun 2016 lalu, dan Pj Gubernur Sulawesi Selatan serta Pj Gubernur Sulawesi Utara.
Saat suhu politik Pilkada DKI Jakarta sedang membara, Soni berhasil meredam situasi dengan dengan dua tageline yaitu “Kita Semua Bersaudara” dan “Birokrasi Netral”.
Soni juga dinilai mampu membuat suasana Pilkada yang panas di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi dingin dengan pola pendekatan budaya lokal kepada birokrat dan masyarakat yang dia pimpin. (yas)