INDOPOS.CO.ID – Website Pemerintah sering menjadi target peretasan karena Sistem Keamanan Website pemerintah cenderung lemah, ditambah lagi kurangnya pengetahuan, kemampuan hingga kesadaran ASN atas pentingnya keamanan siber.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat (Kalbar) telah mengembangkan “Admin Website Dinas (AWDI)” dalam rangka Pengelolaan Website Dinas Seluruh Perangkat Daerah.
Melalui Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kalbar menggelar bimbingan teknis (Bimtek) AWDI perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, (8/11/2023).
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan sistem baru yg disebut awdi dikarenakan keresahan opd – opd terkait serangan hacker, malware, dan spam yg dilakukan terhadap website sebelumnya.
AWDI dikembangkan menggunakan Open Source dengan Sistem Keamanan yang telah dioptimalkan sehingga dapat mengurangi Risiko.
Plh kepala dinas kominfo kalbar Marwan Siregar ketika membuka kegiatan menyampaikan pentingnya keamanan website pemerintah melalui jaringan yg aman karna masih banyak jaringan internet di lingkungan pemerintah digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya sehingga membuka ancaman-ancaman kemanan siber ke website pemerintah.
Ia juga berharap dengan sistem website yang terbaru ini isu isu dalam pengelolaan website pemerintah dapat diatasi seperti kemanan dari serangan hacker,malware dan spam, performa bisa diakses cepat dan lancar oleh pengguna, backup secara berkala untuk mencegah kehilangan data, dan SDM yg memahami aplikasi / website.
Sampai dengan saat ini peretasan pada website pemerintah masih terus terjadi. Peretas (hacker), memanfaatkan website pemerintah untuk mempromosikan Judi Online.
Lebih Dari 10 Website Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang dipasang Halaman Judi Online. Peretasan website dilakukan pada Kode Sumber (Source Code) Website yang tidak diupdate, sehingga ada celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh Peretas.
Untuk website Perangkat Daerah yang telah dipasang Halaman Judi Online, maka halaman tersebut harus segera dihapus. Sebagai upaya penanganan awal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, menonaktifkan Website Perangkat Daerah yang telah diretas untuk dibersihkan.
Marwan Siregar juga berharap Seluruh Perangkat menggunakan AWDI agar dapat lebih fokus untuk mengelola isi atau konten website. Untuk pengembangan dan pemeliharaan AWDI akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. (mg44)