INDOPOS.CO.ID – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar workshop perdana Trusted News Indicator bertajuk New Media dan Politics. Tujuannya mensosialisasikan indikator kepercayaan publik terhadap media massa di bawah naungannya.
Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan, media karena fungsi dan kedudukannya harus dapat dipercaya oleh publik. Sehingga apa beritanya layak didengar dan dijadikan rujukan masyarakat luas.
“Dalam Undang Undang Pers, media sebagai wakil publik makanya dilindungi UU Pers. Tentu ada harga yang harus kita bayar sebagai publisher yaitu disiplin verifikasi, cek fakta agar produknya terpercaya, trusted,” kata Wenseslaus saat membuka kegiatan secara daring, di Jakarta, Jumat (31/3/2023).
Sekaligus melihat pandangan “masyarakat” politik terkait pedoman media terpercaya.
“Kita harus menunjukan bahwa media kita bukan abal-abal, tidak clickbait, isinya bukan disinformasi maupun misinformasi,” ucapnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Chief of Party Internews Indonesia, Eric Sasono menekankan tantangan berat namun bisa jadi peluang besar yang dihadapi media dari sudut komunikasi politik, khususnya saat menghadapi pemilu mendatang.
“Tantangannya nyata saat ini menghadapi pemilu, tantangan dan (sekaligus) peluang bagi media. Bisa jadi juga sebagai ujian trusted news bagi media khususnya anggota AMSI. Semoga media-media AMSI bisa menjawab tantangan-tantangan kedepannya,” ucap Eric.
Dalam sesi diskusi, Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), August Mellaz mengapresiasi sudah menentukan standar Indikator Trusted News.
“KPU memiliki beberapa catatan dalam konteks memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai jadwalnya, tentunya terkait dengan peran media dalam pemegang arus informasi,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan kepercayaan publik pada media menjadi hal sangat penting. Berdasarkan data yang dipaparkan, terjadi penurunan kepercayaan publik pada media hingga angka 50 persen.
Tingkat kepercayaan publiknya bahkan kalah dibanding lembaga swadaya masyarakat (LSM). Untuk itu, Ia berharap media AMSI dapat mengatasi polarisasi new media dan bias politik, khususnya di momentum tahun politik.
“Yang dapat dipelajari dari kepercayaan media di Amerika Serikat adalah pentingnya mengatasi polarisasi, seperti hoaks dan bias politik khususnya agenda setting dari media dan politisi atau elit partai,” pesan Burhanuddin.
Indikator keterpercayaan publik mulai disusun AMSI sejak pertengahan 2021 melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus (FGD) di sejumlah kota. Melibatkan lebih dari 50 pemilik dan pengelola media anggota AMSI, penyelenggara negara, agen periklanan global, akademisi, pengusaha, kelompok masyarakat sipil dan lain-lain. (dan)
