INDOPOS.CO.ID – Jumlah buruh di Indonesia sangat besar. Nasib mereka tidak dikedepankan oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS (partai keadilan sejahtera) Indra dalam keterangannya, Selasa (2/5/2023).
Ia menilai, kebijakan pemerintah Jokowi tidak nampak keberpihakan kepada buruh. Salah satunya Undang-undang Cipta Kerja.
“Digadang-gadang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mensejahterakan buruh. Justru sebaliknya, yakni oligarki berpesta dan buruh merana,” kata Indra.
Menurutnya, kondisi perburuhan Indonesia semakin suram oleh lemahnya penegakkan hukum (law enforcement) atas berbagai regulasi ketenagakerjaan yang ada.
“Kesewenang-wenangan, penyimpangan, dan berbagai pelanggaran norma ketenagakerjaan begitu marak terjadi diberbagai tempat,” ungkap Indra.
“Banyak PHK (pemutusan hubungan kerja) sepihak, pesangon yang tidak dibayar, upah dibawah upah minimum, pemagangan-outsourcing-kerja kontrak yang menyimpang, intimidasi kebebasan berserikat, tenaga kerja asing unskill,” imbuhnya.(nas)