INDOPOS.CO.ID – Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan dengan tegas menyebut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih berpihak kepada rakyat dibanding dengan era Jokowi saat ini dalam membangun infrastruktur jalan.
Menurut Anies, kritiknya muncul karena Presiden Jokowi lebih fokus membangun jalan tol yang notabene berbayar.
Hal itu berbeda dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih banyak membangun jalan nasional tak berbayar ketimbang tol.
“Berdasrkan Katadata, izinkan saya mengutip. Era zaman Pak SBY pembangunan jalan tak berbayar jauh lebih banyak dari pemerintahan (Jokowi) saat ini,” kata Anies dalam Pidato Kebangaannya di Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Awalnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.
“Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya, 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar,” ucap Anies.
Namun, kata Anies, bagaimana dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya.
Era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 kilometer.
“Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat,” kata dia.
Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional.
Selama Jokowi memimpin negeri, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.
“Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat,” ucap Anies.
“Kita belum bicara mutu, standar dan lain-lain, kita bicara panjang,” sambung dia.
Anies mengatakan, kedua infrastruktur baik jalan gratis maupun jalan tol sama-sama dibutuhkan.
Namun, kata Anies, yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat.
“Ketika bicara infrastruktur ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun keseharian,” tegas dia.
Lebih lanjut, Anies pun menyinggung pemerintah Jokowi yang dianggapnya bersifat ekstratif. Menurutnya negara yang institusi ekonominya bersifat ekstratif ini cenderung abai pada pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya yang inklusif cenderung ingin melayani semua.
“Semangatnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi bukan hanya bersifat ekstratif, memberikan kesempatan pada yang besar untuk makin besar, namun harus memastikan semua dapat kesempatan yang sama,” pungkas Anies yang disambut tepuk tangan ribuan kader PKS yang hadir dalam acara tersebut.(dil)
