INDOPOS.CO.ID – Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menekankan perencanaan pembangunan yang harus berpihak pada garda terdepan pertahanan dan keamanan negara.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung kebijakan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas yang dilakukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Hal itu diungkapkan Ganjar pada Debat Capres Ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Ganjar mengungkapkan kebijakan impor alutsista bekas mempunyai risiko besar bagi sistem pertahanan dan keamanan nasional, serta keselamatan para prajurit.
“Dalam merencanakan sistem pertahanan kita, tidak boleh gonta-ganti, harus konsisten. Kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra, seluruh proses perencanaannya harus bottom up (dari bawah ke atas),” ujar Ganjar.
“Hari ini saya meragukan (perencanaan Menhan) karena saya bicara dengan pilot (Angkatan Udara), saya bicara dengan Angkatan Laut soal permasalahan ini. Perencanaan yang top down membuat seluruh matra hanya menerima saja,” imbuhnya.
Ganjar juga menyatakan bahwa dirinya ada bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal itu diungkapkan ketika melakukan kampanye di sejumlah daerah.
“Saya mendengarkan, saya mampir bertemu di rumah-rumah dan asrama mereka. Saya tidak mau jika mereka mati bertempur sia-sia. Saya tidak rela. Itulah yang saya bela. Perencanaan bottom up adalah yang mereka inginkan.”
Soal keberpihakan kepada TNI dan Kepolisian Negara Republik indonesia (Polri), Ganjar juga menyinggung soal kesejahteraan. Komitmen itu didukung oleh mantan Panglima TNI, Jenderal (Purnawirawan) Andika Perkasa.
“Mas Ganjar itu anak polisi berpangkat rendah. Beliau sangat paham permasalah kesejahteraan aparat. Jaminan kebutuhan dasar prajurit dan keluarga yang lebih berkualitas dan beasiswa khusus untuk anak-anak bintara dan tamtama Polri maupun TNI melalui Program Kuliah Gratis Anak TNI dan Polri ada dalam perencanaan beliau,” jelas Andika.(fer)
