INDOPOS.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diisukan, bakal masuk Partai Golkar dan menduduki kursi tertinggi partai berlambang pohon beringin tersebut. Isu tersebut berhembus pasca-pencoblosan Pemilu 2024 atau pada sisa masa jabatannya.
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai, jika Jokowi masuk dan menjadi elit Partai Golkar bakal menghambat proses penyiapan kader dan berpotensi mengganggu demokrasi.
“Kalau Jokowi masuk (Golkar) memang merusak kaderisasi, merusak partai Golkar dan demokrasi,” kata Ujang melalui gawai, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Hal tersebut bisa terjadi, jika Jokowi tiba-tiba langsung mengisi jabatan elit partai Golkar tersebut. Namun, jika mampu menahan diri tentu bakal lebih baik.
“Kalau masuk, mestinya jadi anggota biasa. Kan seperti itu, jadi kader Golkar, tidak memaksakan jadi Ketua Umum (Golkar),” ujar Ujang.
Menurutnya, Golkar bukan merupakan partai baru yang dapat didikte untuk kepentingan kelompok tertentu. Berbeda cerita jika masih baru menjadi partai politik, bisa diutak-atik pihak eskternal.
“Jangan samakan Partai Golkar dengan PSI. (Jika Jokowi jadi Ketum Gokkar) mengorbankan Golkar dan demokrasi,” kritik Ujang.
Berdasarkan aturan dalam AD/ART, orang-orang yang maju menjadi calon Ketum Partai Golkar harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun sebagai pengurus.
Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, sesuai jadwal akan digelar digelar dalam Musywarah Nasional (Munas) pada Desember 2024. Sebagian pihak menginginkan Golkar berganti ketua umum.
Sejauh ini, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ahmad Doli Kurnia Tandjung masuk dalam kandidat Ketum Golkar. Tersiar kabar, nama Jokowi dikaitkan menjadi Ketum Golkar. (dan)