INDOPOS.CO.ID – Praktik koalisi gemuk diperlihatkan partai-partai politik (Parpol) menjelang pelaksanaan pemilu kepala daerah (Pilkada) di Jakarta. Bahkan disinyalir praktik ini terjadi di sejumlah Pilkada di daerah lainnya.
Sebelumnya, praktik ini sudah disuguhkan saat pemilu presiden (Pilpres) Februari lalu. “Ini kabar buruk bagi demokrasi kita, tapi juga kabar baik untuk stabilitas politik di Indonesia,” ujar Pengamat Politik Agung Baskoro di Jakarta, Minggu (18/8/2024).
Sebab, dikatakan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ini, praktik tersebut akan menghambat aspirasi masyarakat. Sebab, semua Parpol merapat ke pemerintahan.
“Jadi aspirasi publik bisa nomor 2, yang utama mengakomodasi kepentingan-kepentingan elit,” katanya.
Pada kondisi tersebut, menurut dia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus melakukan oposisi secara substantif. Dengan mengorganisir aspirasi-aspirasi masyarakat.
“Dengan begitu publik tidak hanya tahu wacana-wacana yang tidak sekedar sepakat (iya) dari pemerintah saja,” terangnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif melakukan monitoring. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait pemerintahan.
“Ini penting, agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Dan ini bisa membahayakan bangsa kita,” tegasnya. (nas)
