Nasional

KY Desak MA Soal Temuan FHUI

Redaktur:
KY Desak MA Soal Temuan FHUI - Nasional

Juru Bicara (Jubir) KY Farid Wajdi. Foto: Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Temuan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Mappi FHUI) terkait maraknya praktik koruptif pendaftaran surat kuasa dan permohonan salinan putusan di lingkungan pengadilan negeri (PN) memaksa Komisi Yudisial (KY) angkat bicara.  

Juru Bicara (Jubir) KY Farid Wajdi mengatakan, temuan tersebut sekaligus menunjukkan masih ada pekerjaan rumah (PR) yang mesti dituntaskan Mahkamah Agung (MA). Tentu saja pengerjaannya tidak boleh sembarangan, melainkan harus benar-benar tuntas. ”Harus serius dan fokus melakukan perbaikan,” pinta pria yang akrab dipanggil Farid itu di Jakarta, Senin (8/1).

Sebab, temuan Mappi FHUI juga menambah daftar persoalan yang terjadi di lembaga peradilan tanah air. Menurut Farid, praktik korupsi yang melibatkan pejabat atau pegawai MA maupun lembaga peradilan di bawahnya tentu masih hangat dalam ingatan. Dengan temuan Mappi FHUI, nama MA kian tercoreng. Untuk itu, mereka meminta KY berharap MA segera menindaklanjuti temuan tersebut.

Lebih dari itu, Farid menyampaikan, temuan Mappi FHUI juga seharusnya menjadi dasar bagi MA untuk semakin rajin berbenah diri. ”Tidak hanya membuat peraturan. Tapi, memastikan peraturan yang dibuat dipatuhi dan dilaksanakan,” ujarnya.

Dia mencontohkan, MA langsung bergerak untuk mencari oknum-oknum di pengadilan yang masih berani berbuat curang. ”Kemudian menindaknya secara tegas tanpa diskriminasi,” tambahnya.

Sementara itu, temuan tersebut membuat Mahkamah Agung (MA) gerah. Lembaga tertinggi peradilan itu pun mempertanyakan temuan yang diperoleh melalui survei itu. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, pengadilan saat ini sudah menerapkan kebijakan pelayanan satu pintu. Dengan demikian, masyarakat atau pengguna layanan tidak diperbolehkan bertemu dengan staf pengadilan selain petugas informasi. ”Tapi apapun kritik dan saran masyarakat, kami tetap apresiasi,” ujarnya, Senin (9/1).

Selain kebijakan itu, MA juga telah mengeluarkan regulasi yang meminimalisir terjadinya korupsi. Aturan itu antara lain Perma Nomor 7/2016, Perma Nomor 8/2016, Perma Nomor 9/2016 serta Maklumat Ketua MARI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017. ”Jika staf (pengadilan, Red) melakukan perbuatan tercela, maka diberhentikan secara langsung, pimpinanannya juga diberhentikan,” imbuh dia.

Lewat kebijakan itu, MA meyakini praktik pungutan liar (pungli) di pengadilan menurun drastis. Abdullah pun mengimbau masyarakat tidak mudah percaya bila ada oknum yang mengaku pejabat peradilan dan meminta pungutan diluar ketentuan. ”Saat ini banyak penipuan mengaku pejabat MA, setelah dicek orang yang dimaksud tidak ada,” imbuh dia.

Dia pun meminta Mappi FHUI melakukan penelitian ulang untuk mendapatkan kebenaran yang lebih valid. Sebab, perubahan perilaku petugas pengadilan saat ini sudah banyak berubah. ”Mungkin ketika disurvei ada temuan seperti itu, tapi jika disurvei ulang mungkin sudah tidak ada,” terangnya.

Teknik penentuan sampling pengadilan yang disurvei pun harus representatif. Bukan hanya segelintir pengadilan negeri saja. Saat ini, ada 836 pengadilan yang beroperasi di seluruh Indonesia. ”Teknik penentuan sample dan responden serta analisisnya serta konklusinya (Mappi FHUI, Red) tidak representatif untuk menggeneralisir 836 pengadilan seluruh Indonesia,” pungkasnya. (syn)

TAGS

ky

Berita Terkait

Nasional / Panggil MA dan KY

Headline / Komisi Yudisial Minta Sidang Ahok Bebas Diliput


Baca Juga !.