Jakarta Raya

Demo Aliando, Pengamat: Jangan Seenaknya Sendiri

Redaktur: Darul Fatah
Demo Aliando, Pengamat: Jangan Seenaknya Sendiri - Jakarta Raya

Pengamat Transportasi Darmaningtyas. Foto: darmaningtyas.blogspot.com

INDOPOS.CO.ID - Aksi 291 yang digawangi oleh Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) pada Senin (291/), di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dinilai pengamat sebagai bentuk ketidakpahaman para driver online terhadap Permenhub 108/2017.

Pengamat Transportasi Darmaningtyas yang juga ketua Instran (Institut Studi Transportasi) menjelaskan, seharusnya pengemudi taksi online bisa mengerti status dan regulasinya. "Menurut saya, karena mereka tidak paham dengan fungsi mereka sebagai driver angkutan umum. Meskipun mengendarai mobil plat hitam, tapi karena memungut bayaran, maka sebetulnya mereka telah memerankan fungsi angkutan umum," ujar dia.

Karena masuk dalam ranah angkutan umum, sambung Darmaningtyas, para driver harusnya taat dengan regulasi tentang angkutan umum. "Enak sekali kalau menjalankan fungsi angkutan umum tapi tidak mau tunduk pada regulasinya, kok seenaknya sendiri," tegas dia kepada INDOPOS.

Perihal beberapa hal yang dikeluhkan oleh driver online, seperti dipasangkan stiker, mobil diuji KIR ataupun dengan pemberlakuan SIM A Umum, Darmaningtyas menilai, kalau semua hal yang diatur oleh Kemenhub sebenarnya sudah benar.

"Misal soal Uji KIR kendaraan yang dipakai untuk angkutan umum, itu mutlak karena membawa penumpang harus dijaga keselamatannya. Bagaimana menjamin keselamatannya kalau kelaikan kendaraannya tidak diketahui lewat KIR," jelas dia.

Perihal penggunaan stiker pengenal di bodi mobil, Darmaningtyas berkaca kepada negara lain. Menurut dia, di negara-negara lain sudah menggunakan stiker tersebut sebagai penanda jika itu angkutan umum walau berbasis online. "Itu untuk pengawasan di lapangan. Kalau tidak ada bagaimana polisi dan petugas Dinas Perhubungan mengetahui kalau itu adalah angkutan online," tandas dia.

Terkait penggunaan SIM A Umum yang juga jadi perdebatan, menurut dia, driver online harus memahami lebih jauh tentang ini. Sebab, SIM A Umum sudah tertera salam Persyaratan UU LLAJ Nomor 22/2009 pasal 82 ayat (1) poin a. Isinya tentang Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

"Jadi kalau menolak persyaratan SIM A Umum seperti diatur dalam PM 108/2017 sama saja menolak UU LLAJ khususnya pasal 82 ayat (1) poin a tersebut. Jadi para pendemo itu pasti belum baca UU LLAJ," papar dia.

Karena itu, Darmaningtyas menyayangkan aksi tersebut. Bahkan, menurut dia, driver online yang menolak kebijakan terkesan ingin ‘enak sendiri’. "Mau terima uangnya (pembayaran ongkos dari penumpang - Red) tapi tidak mau menerima konsekuensi-konsekuensi logis dari bisnisnya tersebut," tutup dia. (rvn)

Baca Juga


Berita Terkait

Internasional / Pemerintah Serbia Diprotes, Ribuan Warga Turun ke Lapangan

Internasional / Polisi dan Massa Bentrok

Headline / Massa Bawa Obat Tolak Angin untuk KPK

Nusantara / Daerah Terpencil Butuh Guru Honorer

Jakarta Raya / Gagal di Kemenhub, Aliando Berencana Gelar Aksi Lanjutan di Istana


Baca Juga !.