Minggu, 16 Desember 2018 01:04 WIB

Nasional

Cakada Korupsi Bakal Diumumkan

Redaktur:

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dari Ketua KPK Agus Rahadjo dalam Kegiatan KPK Mendengar, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3).

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjanjikan kejutan pada pekan ini. Lembaga antirasuah itu akan mengumumkan siapa saja calon kepala daerah (cakada) di Pilkada 2018 yang diduga korupsi.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya akan mengumumkan beberapa nama kepala daerah yang bakal menyandang status tersangka pekan ini. ”Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu Insya Allah minggu ini kami umumkan,” ungkapnya kepada wartawan, di Jakarta, Senin (12/3).

Agus enggan merinci nama maupun daerah asal calon kepala daerah yang bermasalah secara hukum itu. ”Nanti saja,” tandasnya.

Agus mengaku, ada beberapa kepala daerah yang menjadi bidikan KPK itu. Beberapa kepala daerah tersebut ada yang berasal dari petahana dan juga yang kembali mencalonkan menjadi kepala daerah. Kendati pengumuman ini sangat dekat dengan tahun politik, dirinya mengklaim bila penyelidikan sudah dilakukan sejak lama. ”Ekspose juga sudah dilakukan di hadapan pimpinan serta disetujui untuk naik ke penyidikan. Tinggal 10 persen itu proses administrasi keluarnya sprindik dan diumumkan,” tegas Agus.

Ditambahkan, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, penetapan tersangka bukan karena pencalonan di masa pilkada. Penerapan ini berdasarkan kecukupan alat bukti dan sejumlah pertimbangan. ”Waktunya ditentukan oleh kecukupan bukti. Juga bisa jadi mendorong KPK menemukan lebih lambat atau malah lebih cepat,” kata Saut, kemarin.

Bertolak belakang dengan KPK, sambung Saut, kepolisian justru berkomitmen tidak mengusut sejumlah kasus calon kepala daerah yang mengikuti pilkada. Hal ini dilakukan untuk menghindari dugaan kepentingan politik. Sejatinya, KPK dan Polri memiliki kewenangan yang berbeda dan mempunyai jalur masing-masing. ”KPK kewenangannya kan pada penyelenggara negara, jadi yang tidak masuk penyelenggara negara akan kami alihkan ke polisi bila kita menemukan peristiwa pidananya,” terang dia.

Mengetahui hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto meminta Menteri Dalam Negeri dan KPK untuk bertemu. Mereka diminta mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah terkait korupsi dan pilkada. ”Ini coba saya akan minta Mendagri dan KPK bincang-bincang, kita bicara yang terbaik bagaimana,” ujar Wiranto, kemarin.

Menurut Wiranto, kedua belah pihak itu akan mencari jalan untuk bagaimana pemberantasan korupsi tidak mengganggu jalannya Pilkada Serentak. Pasalnya, KPK telah melakukan penangkapan terhadap beberapa kepala daerah, cakada yang akan mengikuti Pilkada. Rencananya, KPK juga akan mengumumkan nama beberapa cakada yang bermasalah. ”Di satu sisi tidak mengganggu jalannya Pilkada Serentak, di sisi lain hukum masih ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu kan yang diharapkan seperti itu,” tukasnya.

Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu pun menjelaskan, soal koridor masalah korupsi dan Pilkada. Korupsi memang merupakan masalah hukum. Sedangkan Pilkada adalah masalah politik. ”Memang masalah hukum itu kan tidak bisa dihentikan dengan apa pun. Orang salah, ya ditindak,” terangnya.

Wiranto menjelaskan, pemerintah beberapa waktu lalu telah melakukan evaluasi. Evaluasi terkait penangkapan-penangkapan yang KPK lakukan di tengah proses pilkada serentak 2018. Menurutnya, hal itulah yang dihebohkan masyarakat belakangan ini. ”Ini kan bisa dibicarakan dengan KPK. Sehingga, mungkin perlu bicara dengan KPK. Semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Jangan dipolemikkan di masyarakat,” tuturnya. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #cakada-korupsi 

Berita Terkait

Kada Bisa Tiap Pekan Di-OTT

Headline

Komitmen Bangun Pendidikan Antikorupsi

Nasional

Novel Desak Presiden Bentuk TGPF

Headline

IKLAN